KEDIRI (Lenteratoday) - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito mendorong kepala desa memberikan dukungan melalui APBDesa untuk memperkuat kelembagaan PKK Desa.
"TP PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang strategis dan menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam rangka mendukung program pemerintah," kata istri bupati Kediri yang akrab disapa Mbak Cicha dalam keterangan tertulis, Kamis (26/10/2023).
Diketahui, hal itu diungkapkan saat Hal acara penguatan kelembagaan PKK dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Kediri di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (24/10/23)
Selain Ketua TP PKK Desa, acara tersebut juga dihadiri TP PKK Kecamatan dan para kepala desa. Menurut Mbak Cicha kegiatan tersebut sekaligus sebagai upaya evaluasi kegiatan PKK di wilayah. "Ibu ketua TP PKK desa agar aktif ikut dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa," tuturnya.
TP PKK, menurut Mbak Cicha, memiliki jaringan komunikasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai dasawisma. Setiap usulan atau persoalan dari bawah bisa dijadikan program kerja PKK Desa tahun berikutnya.
Dalam hal ini, program kerja yang akan dijalankan harus dikoordinasikan dengan kepala desa selaku pembina PKK Desa. Tak kalah penting, Mbak Cicha mengingatkan kepala desa dan ketua TP PKK Desa untuk menghidupkan kegiatan dasawisma di desa masing-masing.
Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Agus Cahyono menyebutkan, kegiatan penguatan kelembagaan PKK pada 2023 ini baru dilaksanakan di 225 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Adapun, untuk 119 desa lain akan diadakan pada 2024 mendatang.
"Kegiatan ini kita menghadirkan kepala desa supaya Pak Kades bisa mendukung peran kelembagaan PKK Desa," terangnya.
Dalam pantauan yang dilakukan DPMPD, lanjut Agus, sejauh ini masih ada desa yang belum maksimal dalam memberikan dukungan anggaran bagi kegiatan PKK Desa. Kehadiran kepala desa dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan melalui kebijakan pengalokasian anggaran di desa.
Reporter: Gatot Sunarko,rls/Editor: widyawati
.jpg)
