22 April 2025

Get In Touch

Soal Dana Pokir dan Perjalanan Dinas di Jember, KPK Minta Jangan Ada Potensi Korupsi

Perwakilan KPK RI Irawati saat sosialisasi cegah korupsi di Gedung DPRD Jember bersama Bupati dan Wabup Jember.
Perwakilan KPK RI Irawati saat sosialisasi cegah korupsi di Gedung DPRD Jember bersama Bupati dan Wabup Jember.

JEMBER (Lenteratoday)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar seluruh jajaran eksekutif dan legislatif di Jember menghindari potensi korupsi pada penggunaan dana Pokir maupun perjalanan dinas. Hal itu terungkap dalam Kegiatan Sosialisasi bersama KPK dan DPRD terkait Pokir dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kamis (26/10/2023) di Gedung DPRD Jember. Acara dihadiri Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto ST., IPU., bersama Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember serta Kepala OPD Kabupaten Jember.

Dilansir Diskominfo Jember, kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring evaluasi setiap tahunnya terkait upaya perbaikan tata kelola dan ini akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten untuk dapat melihat komitmen serta quality assurance berjalan.

"Dalam perencanaan penganggaran, tolong kepada setiap Kabupaten untuk agar dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi dan dipastikan tidak ada potensi resiko korupsi" tutur Irawati narasumber perwakilan KPK RI

Untuk pengawasan di Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan harapannya APIP ini dapat menjadi quality assurance di daerah dan menjadi konsulting. "Kami perlu pendampingan KPK dari awal sesuai dengan Mars Jember yakni jujur dan bermartabat, ini harus dilakukan bersama-sama dari hulu hingga hilir" tutur Bupati Jember Hendy S.
Dia juga meminta aga KPK Mendampingi Kabupaten Jember dalam pembahasan APBD Kabupaten Jember dengan tujuan agar sesuai dengan regulasi dan tidak menyimpang dalam pembahasan juga harus konkrit dalam perencanaannya.

"Karena ini memasuki tahun politik, saya sampaikan bahwa pengadaan bansos di Kabupaten Jember sudah dibahas pada tahun sebelumnya dan bansos ini berjalan secara rutin setiap tahun, mau tahun politik atau bukan tahun politik bantuan sosial ke masyarakat tetap jalan" tegas Bupati Hendy dalam menghadapi tahun politik. Kegiatan Sosialisasi bersama KPK dan DPRD terkait Pokir dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ini dilaksanakan agar Negara ini khususnya Kabupaten Jember bersih dari Korupsi.

Reporter:moko|Editor:widyawati

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.