Jakarta – Sehari setelah pelantikan para menteri Kabinet IndonesiaMaju, Presiden Joko Widodo langsung menggelar sidang perdana. Dalam sidang itu,Jokowi memberikan arahan sekaligus menegaskan apa-apa yang harus dilakukan paramenterinya dalam membangun Indonesia lima tahun kedepan.
Hal pertama yang disampaikan Jokowi adalah tentang visi misi.“Tidak ada vis misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakilpresiden. Tolong dicatat! Karena dalam lima tahun lalu ada satu, dua, tigamenteri yang masih belum paham,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa dalam setiaprapat, baik paripurna, ratas (rapat terbatas), rapat internal, sudah menjadi payunguokum. Sehingga, ketika dalam rapat itu sudah diputuskan, maka tidak oleh lagiada yang diributkan. “Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalamrapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko haruskita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan dan kondisi-kondisi tertentu,marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas,” tegasnya.
Yang Kedua, Jokowi menyampaikan bahwa kabinet ini adalah kerjatim, bukan kerja menteri per menteri ,dan juga bukan kerja sektoral. Menurut,dalam kerja membangun Negara Indonesia yang cukup besar ini jelas tidak mungkinjika menteri berjalan sendiri-sendiri, jadi yang harus dilakukan adalah kerjatim. Tim menteri ini dikoordinasi oleh para Menko.
“Jangan sampai ada lagi diundang menko, menterinya enggak(hadir), ada yang seperti ini. Saya juga baru dengar, bagaimana kita bisamengkonsolidasi, koordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Halseperti ini yang harus saya garisbawahi. sekali lagi, kerja tim,” sambungJokowi.
Hal Ketiga yang disampaikan adalah terkait terlalu banyakregulasi dan aturan di Negara ini. Jokowi menegaskan jika sudah menyampaikannyaberkali-berkali jangan sampai ada regulasi yang tumpang tindih. Mulai dari UU,Perpres, Permen, peraturan-peraturan yang lainnya, tak terkecuali regulasi didaerah.
Terkait masalah terseut, dia meminta para Mendagri untuk mengarisbawahi,Perda, Pergub, Perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih denganperaturan-peraturan di atasnya. “Tolong dilihat di setiap kementerian yangmembuat bekerja, yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat,menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini.Nanti akan segera rapatkan dalam 2 minggu lagi. Hal-hal yang menghambat inginkita hapuskan sehingga kita bekerja cepat.
Yang keempat, yang menjadi tujuan besar pemerintahan Jokowikedapan adalah cipta lapangan kerja, karena ini yang dibutuhkan, diinginkanoleh masyarakat. “Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi,kabupaten/kota yang tidak mengerti masalah ini. Jadi setiap hal yang berkaitandengan cipta lapangan kerja berikan ruang yang sebaik-baiknya,” katanya. (sur)
.jpg)
