JAKARTA (Lenteratoday) - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menegaskan, posisi Ketua DPR RI 2024 - 2029 sudah sepatutnya dipegang partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal ini sejalan dengan masuknya revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Saya pada posisi proses pelembagaan politik itu salah satunya adalah menghormati fatsun suara rakyat" ucap dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 April 2024.
"Kalau saya pribadi ditanya, saya ada pada posisi menghormati proses kelembagaan politik dan salah satunya adalah penghormatan partai pemenang pemilu itu penting sebagai tradisi kita menjaga kelembagaan politik," sambungnya.
Merujuk hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), diketahui jika PDI-P masih menjadi partai politik dengan suara terbanyak di Pileg 2024. Peringkat kedua diraih oleh Partai Golkar dan disusul oleh Partai Gerindra di urutan ketiga.
"Jadi partai pemenang itu saya kira masih perlu diberi penghormatan memimpin DPR," ucap Syaiful Huda.
Badan Legislasi (Baleg) DPR sendiri memastikan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2024. Namun demikian, sampai sekarang revisi UU MD3 belum pernah dibahas.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi membenarkan bahwa revisi UU MD3 masuk Prolegnas Prioritas 2024. Namun demikian, ia memastikan sampai saat ini tidak ada kelanjutan berkaitan dengan revisi UU MD3 tersebut.
"Sampai sekarang tidak ada pembahasan. Sebuah RUU masuk prolegnas prioritas itu hal yang biasa saja, tidak perlu ditanggapi terlalu ini, karena itu sudah masuk tiap tahun," kata Awiek, sapaan akrabnya.
Reporter: sumitro/Editor: widyawati
.jpg)
