JAKARTA (Lenteratoday) - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak diam saja, dalam menyikapi pemecatan 249 tenaga kesehatan (nakes) di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah harus turun tangan, menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi ratusan nakes tersebut.
"Pemerintah pusat tidak boleh bungkam," tegas Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu(20/4/2024).
Ia mengungkapkan sebenarnya permintaan yang disampaikan para Nakes di Manggarai masih dalam batas yang wajar, yakni meminta kenaikan gaji dan penambahan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun usai aksi, para nakes justru dipecat Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit.
"Apalagi yang dituntut oleh nakes ini merupakan hal yang wajar, yang seharusnya mereka dapatkan," kata Netty.
Politisi PKS itu mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera turun tangan, hal itu dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat atas kejadian tesebut. Sebab jika dibiarkan, pemerintah pusat bisa dianggap melanggengkan kekuasaan yang sewenang-wenang.
"Hal ini dapat membuat masyarakat enggan bersuara karena takut akan pemecatan dan sanksi sejenisnya," ujarnya.
Netty meminta Kemenkes menjembatani, komunikasi antara Pemerintah Daerah Manggarai dan tenaga kesehatan yang dipecat. Solusi dari permasalahan tersebut harus segera ditemukan.
"Pemerintah harus dapat membatalkan pemecatan tersebut karena akan menjadi preseden buruk atas kebebasan bersuara terutama dari para nakes yang bekerja di bawah pemda langsung," sebut dia.
Pemerintah pusat juga diminta memonitor kasus pemecatan tenaga kesehatan di Manggarai sehingga tidak terjadi kasus serupa di daerah lainnya.
"Nakes adalah aset negara yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan. Kasus ini harus terus dimonitor agar jangan sampai terjadi di daerah lain. Pemda tidak boleh gegabah mengambil keputusan pemecatan," imbuhnya.
Reporter:Sumitro/Editor:Ais
.jpg)
