SURABAYA (Lenteratoday) - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya sering kali mendapat sorotan, terkait penerapan sistem zonasi yang sering disiasati.
Sistem zonasi yang seharusnya dapat meningkatkan peluang pelajar yang lebih dekat ke sekolah dapat diterima di sekolah negeri, namun sering kali para orang tua mengakali dengan pindah KK di sekitar sekolah favorit.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyiapkan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan PPDB 2024 tingkat SMA/SMK. Utamanya, beragam upaya yang akan dilakukan para orang tua untuk mensiasati aturan PPDB.
“Dalam Kartu Keluarga (KK) harus menyertakan orang tua, serta minimal sudah tinggal selama satu tahun. Jadi, jangan coba-coba mensiasati aturan yang ada,” tegasnya, Kamis(16/5/2024).
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi E lainnya, Deni Wicaksono bahwa pihaknya akan membuka hotline dan ruang aduan terkait permasalahan tersebut (PPDB).
“Kami akan membuat hotline dan ruang aduan di setiap dapil masing-masing anggota Komisi E. Karena masalah PPDB ini setiap tahun tetap menjadi perhatian,” terangnya.
Pria yang juga Kepala Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut, bakal melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di berbagai kabupaten/kota di Jatim, untuk mengecek dan memfinalisasi langkah-langkah yang diambil.
“Kami tidak ingin terjadi lagi pindah domisili, dengan numpang KK dan lain sebagainya,” tegas Deni.
Menurutnya, langkah tersebut sebagai upaya dalam menjaga skema besar pemerataan pendidikan di Jatim dapat berjalan lancar. Pra pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jatim dijadwalkan akan dimulai pada 20 Mei 2024, ini merupakan tahapan awal sebelum pendaftaran resmi PPDB 2024 dilakukan.
Reporter:Pradhita/Editor:Ais
.jpg)
