SURABAYA (Lenteratoday) -Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur Said Abdullah meminta Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025.
Hal tersebut menurutnya, sejalan dengan poin nomor 17 hasil rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P yang disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Beach City International Stadium, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
Menurutnya, gagasan tersebut disuarakan oleh kader PDIP mulai dari anak ranting, pengurus anak cabang (PAC), hingga DPD. Hal ini karena kuatnya sosok Megawati yang tak bisa dilepaskan dari PDIP.
"Berdasarkan aspirasi dari anak ranting, ranting, PAC, serta DPD PDIP, mereka masih menginginkan Megawati Soekarnoputri jadi Ketum PDIP hingga 2030,” ujar Said, Minggu.
Said menilai, kader PDIP juga masih membutuhkan sosok Megawati. Pasalnya, Megawati dinilai sebagai sosok seorang ibu yang mampu menjaga solidaritas partai.
Ia menambahkan, PDIP menurutnya merupakan satu-satunya partai yang paling solid di Indonesia.
"Hal ini tak lepas dari peran sang ketua umum," imbuh Said.
Selain itu, Megawati juga dinilai dapat membuat memiliki peran membuat partai menjadi teduh dan mampu mengayomi kader partai.
Kemampuan seperti itu sudah ditemukan pada sosok selain Megawati.
Terkait ucapan Megawati yang meminta Puan Maharani menjadi ketua umum partai, Said menilainya sebagai candaan. Menurutnya, ucapan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sikap resminya sebagai Ketua Umum PDIP.
"Ucapan tersebut merupakan ujaran yang tidak terdapat dalam naskah pidato resmi. Sebenarnya, menurut ketua umum, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, itu candaan Ketua Umum PDIP,” tuturnya.
Sebagai informasi, candaan tersebut dilontarkan Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas ke-V PDIP pada Jumat (24/5/2024).
Megawati berseloroh jika Puan senang melakukan kunjungan ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.
"Lalu saya bilang, 'gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum',” ucap Megawati saat itu.
Peran PDIP dalam pemerintahan dan Pilkada
Said juga menyampaikan pendapatnya mengenai peran PDIP dalam pemerintahan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ia menegaskan bahwa partainya akan melakukan peran check and balances.
PDIP juga masih mengamati perkembangan politik hingga pergantian kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
Menurutnya, baik berada di dalam maupun luar pemerintah, PDIP tetap fokus memperbaiki kesejahteraan rakyat.
“Bagi kami, ujungnya sama saja. DPR bekerja untuk rakyat. Pemerintah bekerja untuk rakyat. Kami saling memberi masukan, mengkritik, serta sama-sama bekerja untuk rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim, pihaknya mengaku telah melakukan berbagai pendekatan terhadap calon gubernur, termasuk Khofifah Indar Parawansa.
Pihaknya telah berbicara dengan sejumlah partai yang mengusung Khofifah, seperti Gerindra, Partai amanat Nasional (PAN), dan Golkar.
Meski demikian, Said mengaku bahwa jika partai mengusung Khofifah, pihaknya ingin calon wakil gubernur berasal dari kader PDIP.
Menurutnya, PDIP memiliki berbagai kader potensial sebagai cawagub.
"Kami tidak banyak meminta, tapi calon wakil gubernurnya harus dari PDIP,” tutur Said (*)
Sumber: Kompas|Editor: Arifin BH
.jpg)
