JAKARTA (Lenteratoday) - Temuan penggunaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun untuk membuat ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram menganggap hanya berorientasi proyek dan harus distop.
Jokowi mengatakan pembengkakan anggaran itu terjadi, karena instansi pemerintah terus membuat aplikasi baru. Dia menyebut setiap ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, pasti ada pembuatan instansi baru.
"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada, kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta dilansir cnnindonesia, Senin(27/5/2024).
"Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.
Jokowi pun menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik, hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia.
Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital, yaitu aplikasi yang berisi seluruh layanan publik. Untuk tahap pertama, aplikasi itu berisi layanan seperti BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Stop!," tandas Jokowi.
Editor:Ais
.jpg)
