15 April 2025

Get In Touch

Pertumbuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Kediri Lambat

Pj Wali Kota Zanariah menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketanagakerjaan di acara Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Pj Wali Kota Zanariah menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketanagakerjaan di acara Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

KEDIRI (Lenteratoday) - Coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Kediri, sampai Mei 2024 ini masih mencapai 41,7 persen. Kepesertaan BPJS sejak 2023 hingga Mei 2024 memang tumbuh, namun cenderung lambat.

Hal ini menjadi tantangan Pemkot Kediri bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Untuk itu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Grand Surya, Selasa (28/5/24)

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Zanariah juga menyerahkan klaim santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta.

Dikatakan, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan menjadi tugas bersama Pemkot Kediri dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi pada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Semoga ke depan semakin baik. Serta mengingatkan kita untuk semakin mensejahterakan masyarakat dengan berbagai kemudahan dan pelayanan," ujarnya.

Pada acara ini dilakukan diskusi mengurai satu persatu potensi, strategi, dan solusi terbaik demi mencapai target cakupan Universal Worker Coverage (UWC) di tahun 2024. Sesuai Inpres No.2/2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek dan diperkuat melalui Perwali Kediri No.34/2023 tentang pedoman pelaksanaan pemberian Jamsostek bagi pekerja rentan.

Pemkot Kediri telah mendaftarkan RT, RW, guru informal, dan pegawai non-ASN ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Hal ini sebagai wujud komitmen Pemkot Kediri menghadirkan ekosistem kerja yang aman, bagi masyarakat pekerja rentan. Selain itu hal ini juga menjadi upaya mencegah masyarakat pekerja rentan, jatuh dalam garis kemiskinan. Apabila mereka mengalami risiko sosial," ungkapnya.

Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi adalah data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan sedang non-aktif. Saat ini perubahan SK penerima sedang diproses, dimana awalnya sejumlah 9.300 orang tahun ini ditambah total menjadi 9.695 orang.

"Dengan peningkatan para penerima diharapkan para pekerja rentan ini akan merasa aman dan semakin produktif berkarya. Sehingga pada akhirnya masyarakat mudah memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak serta mencapai kesejahteraan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Imam Haryono mengatakan berdasar data BPS potensi pekerja penerima upah pada 2023 sebesar 68.078 pekerja realisasinya 33.801 pekerja sehingga coverage 49,65 persen.

Untuk pekerja bukan penerima upah pada tahun 2023 potensinya 40.346 pekerja dan realisasinya 17.443 pekerja sehingga coveragenya 43,23 persen. Total coverage di Kota Kediri 2023 sebesar 47,26 persen.

Sementara sampai Mei 2024, potensi pekerja penerima upah 70.802 pekerja, realisasi 35.083 pekerja sehingga coverage 49,55 persen.

Sedangkan untuk pekerja bukan penerima upah potensinya 41.099 pekerja dan realisasinya 11.585 pekerja sehingga coveragenya 28,19 persen. Coverage total Mei 2024 41,70 persen.

"Semoga dengan acara ini dapat membuahkan strategi untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mohon kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Kota Kediri," ujarnya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, Kepala OPD, dan tamu undangan lain.

Reporter:Gatot Sunarko/Editor:Ais

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.