Jatim Berpotensi Kehilangan PAD Rp 4 Triliun, Pj Adhy : Pemprov Segera Susun Langkah Revitalisasi

SURABAYA (Lenteratoday) - Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengungkapkan implementasi berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (HKPD), membuat Jatim berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 4 triliun yang akan bergeser ke daerah.

"Terbaru sharing ke Pemda 66 persen dan Pemprov 34 persen, sebelumnya 70 Pemprov dan 30 Pemda. Dari Rp 22 triliun pendapatan pajak itu, Rp 18 triliun dari pajak kendaraan sebelum pemberlakuan UU HKPD. Jadi kira-kira Jatim akan potensi kehilangan pendapatan Rp 4 triliun," ungkapnya, Senin(10/6/2024).

Namun demikian, Pj Adhy mengaku tidak terlalu mempermasalahkan potensi kehilangan Jatim sebesar Rp 4 triliun, mengingat kabupaten/kota juga milik provinsi.

"Daerah ini kan juga punyanya provinsi, nanti tinggal kita atur mekanismenya seperti apa dengan kabupaten/kota," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera membentuk kesepakatan dengan pihak kabupaten/kota terkait mekanisme bagi hasil dari implementasi UU HKPD.

Diketahui, sebelumnya pemprov memiliki mekanisme bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, namun dengan adanya implementasi UU HKPD akan ada penyesuaian. Agar beban pemprov berkurang, mengingat potensi kehilangan pendapatan yang dinilai cukup besar.

"Selanjutnya akan kita susun dan bahas langkah revitalisasi terhadap organisasi atau BUMD, agar bisa menutup potensi kehilangan pendapatan Jatim ini. Selain itu, juga memanfaatkan program dari pusat untuk mendapatkan pendapatan yang lebih," jelas Pj Adhy.

Selain langkah antisipasi dan revitalisasi, Pj Adhy turut mendorong agar skema bagi hasil pasca implementasi UU HKPD ini, kedepannya akan diatur agar berkeadilan dan proporsional terhadap seluruh daerah di Jatim mengingat kondisi masing-masing daerah berbeda.

"Tidak semua adil ketika bagi hasil ini dari pajak kendaraan, misal Surabaya dengan kepemilikan kendaraan banyak yang bayar pajak banyak. Tentu akan lebih banyak dapatnya, nah ini yang kita atur supaya proporsional. Kedepannya bantuan provinsi akan lebih menyasar daerah yang minus," katanya.

Lebih lanjut, Pj Adhy menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan Sekdaprov, agar formula dengan kabupaten/kota bisa maksimal dan dapat diterima oleh pihak bersangkutan.

"Secara umum kita sudah sampaikan hasil perkiraan ke Bappenas, bersama Pak Sekda juga sedang menggodok bagaimana formula yang tepat dengan kabupaten dan kota," pungkasnya.

Reporter:Pradhita/Editor:Ais