04 April 2025

Get In Touch

Dalami Tata Kelola Tambang Timah, Panja DPR Hadirkan Ahli

Aktifitas penambangan Timah di Bangka Belitung.(foto/ist)
Aktifitas penambangan Timah di Bangka Belitung.(foto/ist)

JAKARTA (Lenteratoday) - Panitia Kerja Timah Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan ahli untuk meminta penjelasan, serta mendapatkan masukan terkait dengan tata kelola pertambangan timah, Kamis(13/6/2024).

Dalam RDPU tersebut, Komisi VI menghadirkan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Wakil Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia, Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, serta pakar dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yenti Garnasih dan Irine Handika.

Usai mendengarkan penjelasan dari kelima narasumber, Anggota Komisi VI Harris Turino mengatakan pendalaman dari para ahli ini menjadi langkah Panja Timah untuk dapat mendalami persoalan tata kelola pertambangan timah mulai dari hulu hingga hilir.

Mengingat, persoalan tata kelola pertambangan timah masih menjadi persoalan serius, yang bahkan baru-baru ini menyeret salah satu perusahan plat merah PT Timah. Dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

"Informasi ini sangat penting, karena harapannya adalah terjadi perbaikan dan kelola secara keseluruhan termasuk juga mengembalikan posisi PT Timah sebagai perusahaan BUMN yang mampu memberikan sumbangan terbesar dari sisi industri timah ya," kata Harris di Gedung DPR RI, Senayan.

Salah satu usulan yang menarik bagi Harris adalah masukan dari Irine Handika, Menurutnya setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dilakukan, dalam pengelolaan timah dan optimalisasi peran BUMN diantaranya adalah traceability bijih timah.

Hal ini untuk dapat menjamin keterlacakan bijih sepanjangan diatur adanya kewajiban, bagi stakeholder untuk memverifikasi asal usul bijih. Kemudian yang kedua adalah PT Timah sebagai pengumpul timah.

"Ini sasarannya, tentu bayangan saya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai price maker nantinya. Dan yang ketiga adalah PT Timah sebagai penjamin ketersediaan ingot nasional," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Reporter:Sumitro/Editor:Ais

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.