Pj Gubernur Jatim : Roadshow Bus KPK 2024 Upaya Preventif Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

SURABAYA (Lenteratoday) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono
mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah
budaya tindak korupsi melalui Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Negara Grahadi,
Surabaya, Kamis (13/6/2024).

Menurutnya, roadshow yang mengambil tema Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi
Roadshow Bus KPK 2024 ini menjadi upaya nyata mencegah korupsi hingga lini
terbawah yakni siswa sekolah agar mengakar budaya antikorupsi sampai ke daerah.

"Roadshow Bus KPK ini sangat menginspirasi. Bahkan, kami akan meniru
menggunakan Bus milik Pemprov Jatim dan kemudian berkeliling sebagai upaya
peningkatan pencegahan korupsi di daerah," ungkapnya saat Pembukaan
Roadshow Bus KPK 2024.

Tak hanya roadshow, dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan Rapat Koordinasi
Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi bersama seluruh Kepala Daerah
wilayah Provinsi Jawa Timur. Serta dilakukan pula Penandatanganan Pakta
Integritas dan Komitmen Anti Korupsi sekaligus koordinasi kepala daerah se-Jatim.

Adhy mengatakan, keberadaan Roadshow Bus KPK menjadi bagian dari upaya
preventif mengedepankan pendidikan antikorupsi meskipun Roadshow ini masih
dilakukan di Kota Surabaya, Bojonegoro dan Bangkalan.

"Harapan kami, semua daerah bisa dijangkau oleh Bus KPK ini. Roadshow ini juga
menjadi terobosan baru meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi yang mampu
menyentuh semua lini masyarakat,” ujarnya.

Sebagai provinsi yang besar, Jatim memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah
anggaran besar yang menjadi perhatian didalam upaya mencegah adanya tindak
pidana korupsi.

Dalam upaya pencegahan Korupsi, KPK telah menyusun beberapa program dan
instrumen monitoring yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),
Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk
melakukan monev pelaksanaan pencegahan korupsi di masing masing daerah.

"Yang terpenting dalam upaya pencegahan korupsi di daerah adalah Integritas,
moralitas, kejujuran dan pekerjaan dilakukan secara digital tersistematis. Maka
transformasi digital bisa mengurangi dan menghilangkan celah korupsi," sebutnya.

Pemprov Jatim, secara umum telah melakukan langkah-langkah konkret guna
mencegah adanya praktik koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti
sosialisasi, bimbingan teknis tentang pencegahan koruspi dan pengaduan baik lapor
spam atau whistleblower.

Kemudian melakukan zona integritas ke seluruh perangkat daerah juga melakukan
transformasi digital seperti pemberian bantuan yang bersifat cashless, pengguanaan
kartu kredit pemerintah.

Terkait SPI, Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa sebagai alat ukur yang objektif
SPI berperan untuk memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang
dilakukan di pemerintah daerah.

Saat ini, Indeks SPI rata rata Jatim Tahun 2023 sebesar 75,3. Lebih tinggi
dibandingkan rata rata nasional yakni 70,9. Adapun skor dimensi komponen
internalnya yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas nilai 84,5 pengelolaan
anggaran dengan nilai 86,2 dan pengelolaan PBJ dengan nilai 89,5.

Untuk pengelolaan SDM nilai 76,1 perdagangan pengaruh dengan nilai 74,9 serta
sosialisasi anti korupsi dengan nilai 67,8.

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, dalam mengelola dan pengawasan anggaran,
Jatim membutuhkan dukungan dan suport serta bimbingan dari KPK RI untuk
menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara.

Sementara itu, dalam sambutannya, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak mengatakan,
pemberantasan korupsi sangat penting di negeri ini. Korupsi menjadi persoalan
bersama dan bahkan menjadi darurat perang terhadap korupsi pada era Presiden RI
pertama Ir Soekarno.

Faktor penyebab utama korupsi, salah satunya adalah integritas. Integritas sendiri
adalah sikap atau kepribadiaan sesuai etika agama, peraturan perundangan
undangan.

Lebih lanjut Johanis mengatakan, dalam Roadshow Bus KPK 2024 di Jatim
didalamnya terdapat adanya infrastruktur IT, Komputer yang dilengkapi informasi
sampai pendidikan anti korupsi yang diperuntukkan kepada masyarakat terlebih
anak usia sekolah. Diharapkan, Bus KPK bisa banyak dikunjungi masyarakat dan
anak sekolah agar mendapatkan arahan, bimbingan dan pendidikan anti korupsi.

"Mereka yang masuk diberikan arahan bimbingan dan latar belakang pendidikan anti
korupsi. Melalui Bus KPK ini, pengetahuan anti korupsi bisa diperoleh sejak dini
ketika duduk dibangku sekolah,” ujarnya

"Kalau anak sekolah ini memahami pendidikan korupsi sejak dini maka budaya
seperti mencontek dan perbuatan tidak baik bisa dihindarkan," tegasnya.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pj. Gubernur
Jatim, Pj. Sekdaprov Jatim, Asisten Administrasi Umum, Ka. Inspektorat, Sekretaris
DPRD Jatim dan Ka. Bappeda Prov. Jatim. Yang mana penandatanganan ini
disaksikan oleh pimpinan KPK RI.

Hadir pada kesempatan itu Pimpinan KPK Johanis Tanak, Direktur Koordinasi dan
Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bakhtiar Ujang Purnama dan Para
Bupati/Walikota se Jatim. (*)

Reporter : Lut/rls | Editor : Lutfiyu Handi