KEDIRI (Lenteratoday) - Selama tidak menyimpang terlalu jauh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana menyatakan Pemkab Kediri siap mendampingi perangkat desa yang terjerat kasus hukum. Bukan itu saja, pemkab juga siap menjaga keamanan dan kenyamanan perangkat desa selama menjalankan tugas pelayanan.
Hal itu diungkap bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini saat sambutan di acara sosialisasi tentang sinergitas peningkatan perangkat desa, menuju desa mandiri di Wisata Sugih Waras Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Sabtu(10/8/2024) pagi.
Kegiatan ini mengundang seluruh perangkat desa se-Kabupaten Kediri, saat sambutan Mas Dhito mengungkapkan menerima aspirasi pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri ketika audiensi minggu lalu.
“Pertama, terkait permohonan kesejahteraan perangkat desa. Kedua, Keamanan dan kenyamanan perangkat desa, selama tidak menyimpang jauh akan kita dampingi bila ada perangkat desa yang berproses dengan hukum. Ketiga, minta kantor sekretariat untuk PPDI Kabupaten Kediri, “ kata Mas Dhito.
“Ada beberapa aspirasi yang sudah kita tampung dan menunggu waktu tepat untuk segera direalisasikan kapan, jadi kita lihat dengan kemampuan anggaran. Tapi InsyaAllah tahun 2025 akan kita realisasikan” tambahnya.
Lebih lanjut Mas Dhito mengingatkan paling utama adalah, kalau di saat hak teman-teman PPDI sudah terpenuhi maka kewajiban tolong ditunaikan. Terutama pelayanan di tingkat-tingkat dasar, seperti pelayanan di tingkat pemerintah desa jangan mempersulit masyarakat.
Sektretaris PPDI Kabupaten Kediri, Drs Manon Kusiroto menyampaikan kegiatan hari ini bagaimana antara perangkat desa dan pemerintah daerah ini, bisa bersinergi baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pemerintahan di Kabupaten Kediri. Dengan bersinergi tentu lebih mudah mewujudkan Desa Mandiri.
Lebih lanjut Manon menjelaskan saat ini ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang sudah turun.
Seperti disampaikan Kepala DPMP, Agus Cahyono BKK sudah turun di rekening desa sebanyak 120 desa, sisanya dalam minggu ini bisa turun semua.
“Dana tersebut memang dianggarkan untuk mempercepat pembangunan fisik, guna menyambung jalan antar-desa dan jembatan. Tujuan untuk meningkatkan percepatan jalur perekonomian di masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Gatot Sunarko/Editor: Ais
.jpg)
