PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengatakan akan memberikan saksi bagi tempat ysaha yang menggunakan gas LPG 3 Kg. Sebab, peruntukan gas LPG 3 Kg ini hanya untuk masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dia yang mengatakan tabung gas LPG 3 Kg bukan diperuntukkan bagi rumah makan, restoran, hotel, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha las, usaha pertanian tembakau, usaha laundry dan usaha batik.
"Selama ini pemanfaatan gas LPG 3 Kg bersubsidi masih banyak disalah gunakan, karena itu penting dilakukan penertiban," tegasnya Jumat (23/8/2024).
Hera juga meminta kepada para awak media untuk ikut membantu dengan cara sekali-sekali mengecek langsung ke beberapa rumah makan, apakah masih ada yang menggunakan gas elpiji 3 Kg.
Hera juga berharap dengan melakukan penertiban, para pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dipertegas melalui surat edaran Wali Kota Palangka Raya.
"Jika masih ada yang melanggar, akan kami berikan sosialisasi dan peringatan, jika sampai tiga kali peringatan maka sanksi tegas akan diberikan oleh dinas terkait atau satgas yang telah dibentuk," pungkasnya.
Di satu sisi, dia juga mengatakan, gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah pusat tersebut kenyataannya masih masih dijumpai dijual dengan harga cukup tinggi di tingkat eceran.
"Ini ada regulasinya dan sudah ada pertimbangannya atas asas keadilan bagi masyarakat, di mana seharusnya masyarakat kurang mampu menjadi penerima manfaat gas elpiji 3 Kg bersubsidi tersebut," papar Hera.
Sementara pemerintah setempat melalui instansi terkait, sudah melarang pangkalan untuk menjual dengan jumlah banyak kepada oknum masyarakat yang bermaksud menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi guna meraup keuntungan. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
