SURABAYA (Lenteratoday) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya melakukan audiensi bersama Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widian di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Jumat (4/10/2024).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengungkapkan salah satu poin utama pembahasan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Selain penetapan DPT, pembahasan lain yaitu daftar pemilih tambahan bagi mereka yang pindah domisili atau pemilih pemula yang belum terdaftar.
"KPU Kota Surabaya telah menetapkan DPT untuk Pilkada 2024 dengan jumlah sekitar 2,2 juta pemilih,” kata perempuan yang akrab disapa Yayuk ini.
Yayuk juga menjelaskan, dalam kesempatan itu KPU juga melaporkan mengenai penurunan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pengurangan jumlah TPS tersebut, disebabkan oleh perubahan jumlah pemilih per TPS yang kini berkisar antara 500 hingga 600 orang. Jumlah tersebut berbeda dengan Pileg dan Pilpres 2024 yang hanya 300 orang per TPS.
“Jika pada Pileg dan Pilpres sebelumnya jumlah TPS mencapai 8.167, pada Pilkada kali ini jumlah TPS di Surabaya berkurang menjadi 3.964 TPS, dengan 3 di antaranya merupakan TPS khusus di Liponsos Keputih, Griya Wreda Jambangan dan di Karangpilang,” jelasnya.
Tak hanya itu, Yayuk juga menuturkan, jika KPU Surabaya akan gencar melakukan sosialisasi, terutama di lokasi-lokasi dengan potensi partisipasi rendah untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.
"KPU menargetkan lebih dari 70 persen. Pada Pilkada 2020 lalu, partisipasi pemilih di Surabaya hanya mencapai 51,4 persen. Namun, kali ini KPU menargetkan partisipasi sebesar 75 persen,” tuturnya.
Guna l mencapai target tersebut, KPU akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif di komunitas-komunitas lokal. Termasuk menyasar lembaga keagamaan dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurutnya, fokus sosialisasi ini akan diarahkan pada wilayah dengan tingkat partisipasi yang diperkirakan rendah. Misalnya, seperti kawasan perumahan yang banyak dihuni warga dengan domisili tidak sesuai alamat KTP.
"Misal dia beralamat di sini tapi kerjanya di luar kota, maka pendekatannya bisa melalui kelompok-kelompok komunitasnya. Itu tadi yang disampaikan KPU," tambahnya.
Terakhir, KPU Surabaya juga melaporkan terkait rencana kirab maskot Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2024. "Kirab ini dimulai dari Mojokerto ke Surabaya dan dipusatkan di kawasan Kota Tua," tukasnya. (*)
Reporter: Amanah | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
