Jakarta (Lenteratoday) - Menteri Transmigrasi Iftitah kembali menegaskan bahwa fokus kebijakan kementeriannya bukan lagi memindahkan orang tetapi pengentasan kemiskinan. Karena itu, fokus program yang dicanangkan adalah revitalisasi kawasan transmigrasi, khususnya di Papua.
Iftitah mengatakan ada 10 kawasan transmigrasi di Papua yang bakal menjadi sasaran program revitalisasi. Dari jumlah itu, terdapat empat kawasan yang diutamakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Saya ulangi, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Jadi, fokusnya revitalisasi dan fokusnya juga itu adalah transmigrasi lokal jika dibutuhkan," ujar Iftitah kepada wartawan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Menurut dia, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah fokus untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, termasuk penguatan karakter para transmigran supaya bersikap militan.
"Pesan Bapak Presiden, ke depan para transmigran harus militan, tidak mengeluh dengan keadaan. sehingga peningkatan kapasitas transmigran itu juga menjadi fokus utama kami ke depan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan Kementerian Transmigrasi harus mengambil strategi pendekatan yang tepat agar bisa mewujudkan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik untuk kalangan transmigran maupun masyarakat lokal di daerah tujuan, mengingat perbedaan latar belakang budaya dan kebiasaan antara keduanya.
"Nah, ini perlu ada satu desain pendekatan yang tepat. Kalau tidak tepat penanganannya, ini justru bisa menciptakan kesenjangan sosial antara pendatang dengan penduduk pribumi," ujar Faisal kepada Antara.
Faisal mengingatkan saat ini program percepatan pembangunan daerah tertinggal masih relatif stagnan, sehingga diperlukan terus menerus upaya perbaikan.
"Terutama, kalau kita berbicara misalkan kawasan di timur Indonesia untuk mendorong percepatan ekonomi tidak lepas juga daripada approach (pendekatan) dari sisi sosial," katanya.
Ia menyebut, bahwa program transmigrasi tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi hingga aspek kebudayaan masyarakat pendatang ataupun penduduk lokal. Faisal mencontohkan Papua memiliki budaya, infrastruktur, dan lahan yang berbeda dengan Jawa.
"Sehingga, ada upaya-upaya pembangunan persiapan mobilisasi transisi juga dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, dan aspek sosial budayanya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ketika Kementerian Transmigrasi itu dibentuk secara tersendiri dengan maksud untuk mendorong transmigrasi untuk pembangunan daerah tertinggal," ujarnya.
Sumber: Antara | Editor : M. Kamali
.jpg)
