Surabaya - Melihat dampak pandemi yang makin meluas, Anggota DPRD Kota Surabaya Josiah Michael dari Fraksi PSI meminta Pemkot Surabaya untuk memberikan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebab, pemutihan denda saja dinilai tak terlalu membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
"Kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik karenaadanya Covid-19, oleh sebab itu sudah sewajarnya Pemkot Surabaya segeramengeluarkan kebijakan untuk relaksasi pembayaran PBB dan bukan hanya pemutihandenda saja" katanya, Kamis (6/8/2020).
Ia menjelaskan, relaksasi ini harus bisa memberikan efekyang benar-benar meringankan bagi masyarakat. Jadi relaksasi tersebut bukanhanya diberikan diskon saja. Srbab, diskon yang nilainya tidak seberapa danharus langsung dibayar juga sama saja memberatkan, apalagi bila hanya berupapemutihan denda.
Menurut politisi PSI kota Surabaya tersebut, Pemkot wajibmemberikan keringanan cara bayar. Dicontohkannya boleh diangsur hingga beberapakali. Langkah ini menurutnya menjadi salah satu cara meringankan bebanmasyarakat.
Selain itu, jelas Josiah, perlu dipikirkan juga untukmasyarakat yang terdampak Covid-19 dan telah menerima bantuan dari pemerintahbaik pusat hingga daerah. Apakah memungkinkan untuk dilakukan pembayaran dengandiangsur selama beberapa tahun dengan diikutkan mulai tahun pajak berikutnya.
"Saya menyadari bahwa PAD tetap harus dijaga, akantetapi jangan sampai memberatkan masyarakat, ada banyak cara yang bisadilakukan kok,"terang Josiah Michael.
Senada dengan Josiah, Alfian Limardi anggota komisi B jugamengamini hal yang sama. "Benar itu, pasti akan kami perjuangkan melaluiKomisi B juga,"ungkap Alfian.
Terbukti perekonomian makin terjepit dengan buktipertumbuhan minus ekonomi Indonesia di kuartal ke-2 ini. Artinya, daya belimasyarakat menurun dan lapangan pekerjaan juga makin sulit dicari. “Nah dengankebijakan dari Pemkot Surabaya terkait PBB saya raya akan sangat membantuwarga,” tutupnya.(Adv/Ard)
.jpg)
