SURABAYA (Lenteratoday)- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan pihaknya mendukung UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat berpartisipasi secara aktif. Selain itu, pemkot juga siap membantu UMKM yang belum memiliki NIB, untuk berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis.
"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," kata Eri, Jumat(3/1/2025).
Eri menjelaskan program makan bergizi yang digagas oleh pemerintah pusat, memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Utamanya bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman (mamin).
"Kalau UMKM bergerak, maka perekonomian warga akan meningkat. Bahkan, jika diperlukan, kita siap mengalokasikan hingga Rp1 triliun untuk program ini," jelasnya.
Meski demikian, hingga kini Pemkot Surabaya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.
"Kami berharap UMKM bisa terlibat secara langsung. Sebelumnya, UMKM yang mendukung program permakanan untuk lansia sudah berjalan," tuturnya.
Eri juga mengungkapkan program permakanan Pemkot Surabaya untuk lansia, saat ini telah dialihkan. Sebab, ada aturan dari pemerintah pusat salah satunya terkait batasan usia penerima manfaat.
"Permakanan untuk lansia tidak bisa jalan karena ada aturan menteri, termasuk aturan batasan usia 75 tahun ke atas dan hidup sendiri," ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya juga berencana membina UMKM permakanan agar siap mendukung program makan bergizi.
"Kalau ternyata uang yang kita putar cuma Rp100 miliar, maka kita tingkatkan Rp 1 triliun. Ya kita munculkan lagi (UMKM) yang lainnya," imbuhnya.
Guna mendukung program makan bergizi ini, Eri akan melibatkan beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait. Diantaranya adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk memastikan kualitas gizi makanan yang disediakan.
Lalu ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), juga akan mendampingi terkait kebersihan dan kelayakan tempat produksi makanan.
"Dinkopumdag juga akan mendampingi UMKM terkait pengurusan NIB, ini adalah bentuk kolaborasi sambil menunggu juknis dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
