PALANGKA RAYA (Lentera) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya diminta agar lebih serius dalam menangani pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase, sehingga bisa merata di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang menilai masih banyak daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan secara maksimal.
"Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai merupakan hal yang sangat mendesak," papar Bennie, Jumat (25/4/2025).
Ia berpendapat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ia meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk lebih aktif menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum mendapatkan perhatian.
Bennie melanjutkan, pemerataan pembangunan sangat penting. Pemerintah setempat harus mampu mengelola anggaran yang tersedia sehingga infrastruktur dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
"Infrastruktur yang memadai bukan hanya akan meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat, namun juga sebagai penggerak utama ekonomi lokal," tuturnya.
Menurut Bennie, program pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya formalitas semata.
Ia mengingatkan agar pembangunan jangan hanya berfokus di daerah tertentu saja. Keadilan pembangunan berarti semua kecamatan dan kelurahan di Palangka Raya mendapatkan porsi yang sama terkait infrastruktur.
"DPRD siap mendukung dan mengawasi agar pembangunan bisa berjalan tepat sasaran serta membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
