PALANGKA RAYA (Lentera) – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer mendapat tanggapan dari kalangan Anggota DPRD Kota Palangka Raya.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi berpendapat program tersebut merupakan langkah menarik, untuk diterapkan di Kota Palangka Raya. Tentunya perlu dikaji terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, pertimbangannya adalah semakin memprihatinkan kenakalan remaja belakangan ini.
“Kalau dilihat dari sisi positif, pendekatan dilakukan dengan memberikan kedisiplinan dan pembinaan karakter yang kuat, melalui lingkungan yang terstruktur dan profesional,” papar Syaufwan, Selasa (20/5/2025).
Namun demikian ia menekankan, program tersebut tidak bisa diadopsi tanpa melalui kajian yang matang. Potensi dampak negatif dari pendekatan secara militer, terhadap perkembangan psikologis anak juga harus dipelajari.
Dengan menerapkan pendekatan militer, dikhawatirkan ada resiko tekanan mental dan hilangnya rasa kebebasan, yang justru bisa mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak remaja yang sedang dibina.
"Saya pribadi menilai program ini layak dicoba dan diterapkan di Palangka Raya, dengan mempertimbangkan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan anak-anak tersebut,” jelasnya.
Belum lama ini Polresta Palangka Raya mengamankan enam remaja yang terlibat aksi tawuran, di salah satu lingkungan yang cukup ramai. Melihat kasus ini, ia mengatakan wacana pembinaan ke barak militer bisa dipertimbangkan. Namun harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat kenakalan, yang dilakukan para remaja tersebut.
Walaupun mendukung inisiatif pembinaan berbasis militer, Syaufwan menegaskan solusi jangka panjang tetap terletak pada pendidikan karakter yang baik, pembinaan keluarga, dan pengawasan sosial yang konsisten.
“Yang utama adalah pendidikan dan peran keluarga, serta lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif,” pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Arief Sukaputra
