KEDIRI (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pada tahun ini kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, untuk yang ke-9 kalinya berurutan dan masuk 9 Besar di Jawa Timur.
Capaian ini sejalan dengan komitmen Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito yang terus mendorong jajarannya, untuk dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP ini menjadi yang kesembilan kalinya diterima Pemkab Kediri secara berturut-turut, sejak tahun 2016. Adapun hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 ini, diserahkan Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali kepada Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang diwakili Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa biasa disapa Mbak Dewi pada, Selasa (27/5/2025).
Dari hasil pemeriksaan yang diterima, Kabupaten Kediri diketahui mencatatkan prestasi membanggakan dalam hal capaian tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan (TLHP) BPK. Dimana hasil prosentase yang didapat melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur, sebesar 92,37 persen dan menempatkan Kabupaten Kediri masuk 9 besar di Jawa Timur.
"Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Kediri kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur dengan nilai diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur," ungkap Mbak Dewi usai menerima hasil LKPD Tahun Anggaran 2024 bersama DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro digedung Auditorium BPKP Provinsi Jawa Timur.
Mbak Dewi mengungkapkan, capaian yang diterima tersebut menjadi bukti dari komitmen Pemkab Kediri dalam menjalankan keuangan daerah dengan baik, dan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Dengan capaian WTP ini tentu harapannya semakin hari integritas kita semakin meningkat dan semakin dipercaya oleh masyarakat", ungkap Mbak Dewi.
Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali dalam acara itu memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Kediri atas komitmen dan kerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Karena opini Wajar Tanpa Pengecualian itu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Ayub Amali dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa opini WTP pada dasarnya adalah kondisi yang normal, jika laporan keuangan dikelola sesuai prinsip dan aturan yang berlaku. Untuk itu, BPK berharap komitmen transparansi dan akuntabilitas terus dijaga pesannya. (*/pkp)
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
.jpg)