Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar Berpotensi Timbulkan Ketimpangan Sosial, Fraksi PDIP Jatim Minta Kajian Mendalam
SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti potensi ketimpangan sosial dari proyek peluncuran kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar.
Martin yang juga Wakabid DPD PDI Perjuangan Jatim itu menegaskan, proyek ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi teknis dan infrastruktur, melainkan harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Menurutnya, masyarakat kecil di sekitar kawasan pelabuhan harus dilibatkan dan tidak boleh menjadi korban dari proyek ambisius ini.
“Kami minta agar sebelum peluncuran, dilakukan kajian mendalam, bagaimana dampaknya terhadap nelayan lokal, pelaku UMKM sekitar pelabuhan, lalu lintas laut, dan kesiapan infrastruktur penunjang,” ungkap Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Martin Hakonangan, Selasa (10/06/2025).
Meski mendukung inovasi transportasi antarpulau tersebut, Fraksi PDIP menegaskan pentingnya kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh sebelum layanan resmi beroperasi.
“Kami mendukung inisiatif ini selama proyek ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya melayani kelas menengah atas atau kepentingan wisata eksklusif. Fraksi PDI Perjuangan akan berdiri paling depan untuk memastikan bahwa kapal cepat ini jadi alat pemerataan manfaat,” ujarnya.
Martin juga menekankan pentingnya kesiapan antisipatif jika terjadi lonjakan penumpang, gangguan teknis, atau bencana alam. “Harus ada rencana darurat. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kurangnya antisipasi,” lanjutnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, mengingat layanan ini melibatkan dua wilayah dan menyangkut kepentingan lintas provinsi. Ia bahkan mendesak agar pertemuan resmi kedua provinsi difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan.
“Kami mendesak Pemprov Jatim untuk semakin inten melakukan pertemuan resmi dengan Pemprov Bali. Koordinasi ini krusial agar tidak terjadi konflik regulasi, perbedaan standar teknis, atau bahkan resistensi sosial di daerah tujuan,” tegas Martin.
Rute kapal cepat ini akan melayani jalur dari Pelabuhan Marina Boom, Banyuwangi, menuju Pulau Serangan, Denpasar, Bali, dengan waktu tempuh hanya 2,5 jam. Layanan ini diharapkan dapat mengurai antrean panjang penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang kerap terjadi saat libur panjang.
Martin menyebut, kapal cepat non-kendaraan pribadi ini bisa menjadi alternatif yang relevan untuk pelaku usaha kecil dan masyarakat umum yang membutuhkan mobilitas cepat dan efisien.
“Kapal cepat Banyuwangi–Denpasar harus jadi jembatan keadilan sosial, bukan simbol ketimpangan antarwilayah. Ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir melalui transportasi publik yang aman, terjangkau, dan tepat waktu,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
