SURABAYA (Lentera)— DPRD Kota Surabaya menegaskan komitmennya mengawal ketat proses pembebasan lahan proyek Flyover Taman Pelangi atau Bundaran Dolog ditargetkan mulai dibangun pertengahan tahun ini, yang digadang menjadi solusi kemacetan di kawasan Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek anggaran hingga tahapan teknis yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Kami kawal terus, baik dari sisi anggaran maupun tahapan pembebasannya,” kata Aning, Senin (16/6/2025).
Ia menjelaskan, total ada 29 persil lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan flyover tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 13 persil telah berhasil dibebaskan pada 2024, sementara 16 persil sisanya ditargetkan rampung pada 2025.
Rinciannya, 9 persil telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk proses konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi. Tiga persil lainnya akan menyusul diajukan pekan depan setelah kelengkapan administratif selesai.
“Sisanya ada empat persil yang masih menunggu proses perdamaian dan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Jika buntu, Pemkot akan ajukan konsinyasi juga,” jelas Politisi PKS ini.
DPRD menargetkan seluruh proses hukum terkait konsinyasi bisa rampung pada awal Juli 2025. Hal ini menjadi syarat utama dimulainya pembangunan fisik flyover.
“Dengan target putusan pada awal Juli, kami optimistis pembebasan lahan selesai tepat waktu,” tambahnya.
Flyover Taman Pelangi akan didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sementara anggaran pembebasan lahan ditanggung Pemkot. DPRD berkomitmen memastikan kesiapan anggaran dan kelancaran administrasi demi kelangsungan proyek.
“Kami di dewan akan terus memastikan setiap proses berjalan lancar agar pembangunan segera terealisasi,” tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
