SURABAYA (Lentera) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan Kembali memperpanjang tenggat waktu bagi ByteDance Ltd. untuk mendivestasikan operasi TikTok di AS. Perpanjangan ini merupakan kali ketiga.
Dengan perpanjangan tersebut memungkinkan aplikasi TikTok dapat terus beroperasi di AS seiring dengan proses negosiasi yang masih berjalan, kata Gedung Putih pada Selasa (17/6/2025).
"Seperti yang telah disampaikannya berkali-kali, Presiden Trump tidak ingin TikTok dihentikan operasinya," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam sebuah pernyataan, dikutip antara Rabu (18/6/2025).
Lebih lanjut dia memaparkan bahwa perpanjangan ini akan berlangsung selama 90 hari. Dalam masa itu Pemerintah akan memastikan kesepakatan ini dapat diselesaikan, sehingga masyarakat AS dapat terus menggunakan TikTok dengan jaminan bahwa data mereka aman dan terlindungi.
Ini menandai perpanjangan ketiga sejak Trump menjabat sebagai presiden pada Januari. Dia awalnya menandatangani perintah eksekutif yang menunda pelarangan TikTok selama 75 hari, dengan mengatakan bahwa hal itu akan memberikan pemerintahannya "kesempatan untuk menentukan tindakan yang tepat terkait TikTok."
Pada April, Trump memberikan perpanjangan 75 hari tambahan untuk menghindari gangguan pada operasi aplikasi tersebut. Perpanjangan terbaru ini dijadwalkan berakhir pada 19 Juni.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif melarang aplikasi tersebut di AS kecuali jika ByteDance menjual operasinya di AS kepada perusahaan AS. Namun, perintah tersebut tidak diberlakukan karena menghadapi tantangan hukum.
Pada April 2024, presiden AS saat itu, Joe Biden, menandatangani undang-undang yang memberikan waktu 270 hari kepada ByteDance untuk menjual TikTok, dengan alasan masalah keamanan nasional yang disebut para kritikus tidak berdasar.
Di bawah undang-undang tersebut, jika tidak dipatuhi, operator toko aplikasi seperti Apple dan Google akan menghapus TikTok dari platform mereka mulai 19 Januari 2025.
Aplikasi itu sempat menghilang selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali beroperasi pada 19 Januari, tepat satu hari sebelum pelantikan Presiden Trump untuk masa jabatan keduanya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
