PALANGKA RAYA (Lentera) – Permasalahan yang kerap muncul saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur zonasi, menjadi sorotan Anggota DPRD Kota Palangka Raya.
Terkait permasalahan ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi mengatakan kasus siswa yang ingin bersekolah di luar zonasi tempat tinggalnya, menjadi kasus paling sering ditemukan di jenjang SMP.
"Karena rata-rata siswa lulusan SD di Palangka Raya ingin masuk ke SMP Negeri 1 dan 2, meskipun tidak sesuai dengan zona tempat tinggal mereka," papar Hasan, Jumat (20/6/2025).
Ia melanjutkan, kedua sekolah tersebut menjadi favorit karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik atau unggul dan fasilitas yang lebih memadai dibandingkan sekolah lainnya.
Hal ini yang menyebabkan banyak orang tua berupaya agar anaknya bisa diterima di salah satu sekolah favorit tersebut, meskipun harus melanggar ketentuan zonasi.
Hasan menekankan, sistem zonasi yang diterapkan saat ini memang bertujuan untuk pemerataan pendidikan.
"Tapi kenyataan dalam praktiknya, masih banyak siswa dan orang tua yang beranggapan sistem ini menghambat akses pendidikan terhadap sekolah yang diinginkan," jelasnya.
Hasan berharap Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya segera melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan PPDB setiap tahunnya, termasuk meninjau kembali sistem zonasi agar lebih fleksibel, khususnya bagi siswa yang berprestasi.
Ia menyarankan, harus dibuat kebijakan baru yang mendukung keinginan siswa yang ingin mengembangkan diri di sekolah yang dinilai bisa memfasilitasi, namun tanpa menimbulkan ketimpangan.
"Kami dari Komisi III DPRD berkomitmen akan terus mengawal proses PPDB agar berjalan secara adil, transparan, dan bisa mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
