Wakil Ketua DPRD Surabaya Usul Dispendik Turunkan Satgas ke Sekolah yang Rawan Bulying Saat MPLS

SURABAYA (Lentera)– Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menurunkan satuan tugas (satgas) ke sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadi bullying terhadap peserta didik baru.

Hal itu untuk mencegah praktik perundungan (bullying) selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). 

"Saya berharap Dinas Pendidikan Kota Surabaya mencegah terjadinya praktik bullying ketika proses masa pengenalan lingkungan sekolah. Satgas tersebut harus diturunkan di sekolah-sekolah yang dirasa rawan," kata Fathoni, Minggu (13/7/2025).

Menurutnya, Dispendik juga perlu melibatkan pengurus OSIS sebagai duta anti-bullying selama pelaksanaan MPLS. Dengan keterlibatan siswa senior dalam kampanye anti-perundungan, ia yakin kekhawatiran para orang tua bisa diminimalisir.

"OSIS harus dilibatkan agar menjadi duta anti-bullying. Jadi para wali murid yang menitipkan anaknya sebagai peserta didik baru tidak merasa resah terkait potensi tindakan bullying oleh kakak kelas," jelasnya.

Politisi dari Partai Golkar ini juga mendorong Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh penyelenggara pendidikan, khususnya jenjang SMP, untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi perundungan selama MPLS berlangsung.

"Saya khawatir jika tidak ada surat edaran dan praktik bullying tetap terjadi, ini akan mencederai predikat Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak," pungkasnya.

Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH