Fraksi PPP DPRD Jatim Ajukan Pembentukan BUMD Pariwisata, Habib Mahdi: Jawa Timur Punya Potensi Besar
SURABAYA (Lentera) — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Timur mengajukan Pemerintah Provinsi untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor pariwisata. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata di Jatim yang belum digarap secara maksimal, serta perlunya langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Fraksi PPP DPRD Jawa Timur, Habib Mahdi, menegaskan bahwa Pemprov Jatim memiliki banyak lahan dan aset yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi pariwisata. Namun hingga kini, belum ada pengelolaan terpadu dan profesional yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah daerah melalui badan usaha yang berdedikasi khusus.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki banyak lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, khususnya di wilayah-wilayah seperti Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi. Potensi ini belum dikelola secara maksimal,” ungkap Habib Mahdi, Minggu, (13/07/2025).
Ia mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta dalam mengelola sektor pariwisata melalui BUMD seperti PT Pembangunan Jaya Ancol, yang mengelola kawasan wisata terpadu Ancol dan menjadi salah satu sumber pendapatan signifikan bagi daerah.
“Di Jakarta ada BUMD yang mengelola Ancol. Kenapa di Jawa Timur belum ada hal serupa? Padahal kita punya banyak lokasi potensial yang bisa dijadikan destinasi wisata andalan,” ujarnya.
Menurut Mahdi, pembentukan BUMD Pariwisata bukan hanya untuk mengelola destinasi, tetapi juga untuk menciptakan sistem tata kelola kepariwisataan yang modern, berkelanjutan, dan profesional. Hal ini penting agar pengembangan pariwisata tidak sekadar bergantung pada alokasi dana pemerintah atau anggaran proyek tahunan.
“Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor yang paling bergerak dan menopang perekonomian. Maka harus dikelola secara profesional, jangan hanya dibentuk sebagai formalitas, lalu mengandalkan suntikan dana dari pemerintah tanpa strategi pengembangan yang jelas,” tegas Mahdi.
Mahdi juga mengingatkan bahwa pariwisata adalah kebutuhan dasar masyarakat modern. Di tengah tekanan ekonomi dan dinamika sosial pasca pandemi, sektor ini menjadi salah satu ruang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang paling relevan.
“Pariwisata hari ini bukan hanya soal hiburan, tapi juga kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, sektor ini juga menggerakkan banyak mata rantai ekonomi: dari UMKM, kuliner, penginapan, jasa transportasi, hingga ekonomi kreatif,” katanya.
Fraksi PPP, lanjut Mahdi, berkomitmen untuk mengawal gagasan ini agar bisa ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemprov Jatim, termasuk dalam pembahasan anggaran dan regulasi.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
