SURABAYA (Lentera) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur (Jatim) menyinggung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jatim. Diharapkan bisa menghasilkan penelitian berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Desakan ini disampaikan menyusul adanya penambahan anggaran BRIDA dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Jawa Timur Tahun 2025.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan Batara Goa, menegaskan pentingnya pemanfaatan anggaran riset untuk menghasilkan kajian yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi, terutama kemiskinan di Jawa Timur.
“Kita berharap penambahan anggaran yang ada ini, digunakan untuk riset yang betul-betul berdampak untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi tidak hanya sekedar riset saja, tetapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Ya tentu kesejahteraan masyarakat Jawa Timur bisa lebih naik, lebih merata,” ungkap Yordan, Senin (15/9/2025).
Anggota Komisi A DPRD Jatim tersebug juga menuturkan bahwa BRIDA Jatim berencana mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah pada tahun 2026. Menurutnya, regulasi ini penting sebagai landasan hukum agar hasil riset dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan.
“Yang kedua, tahun depan BRIDA akan mengajukan perda tentang inovasi daerah. Kami mendorong agar perda ini menjadi perda riset dan inovasi daerah. Sekaligus memberi landasan buat BRIDA makin inovatif, makin berupaya keras dalam menghasilkan penelitian yang bisa berdampak buat kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Yordan menekankan bahwa penelitian yang dilakukan BRIDA harus menyentuh isu-isu strategis, termasuk langkah konkret pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
“Ya, jadi yang kami tekankan itu ada dampaknya buat masyarakat. Tidak hanya sekadar penelitian lalu dipublikasikan, tapi penelitian yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan," ujarnya.
Ia juga mendorong agar hasil riset BRIDA bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan daerah terkait persoalan ekonomi.
"Daerah kota-kabupaten khususnya, bisa menindaklanjuti hasil BRIDA dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Dan bisa mengambil kebijakan terkait perbaikan ekonomi masyarakat misalnya," lanjut anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu.
Dalam struktur PAPBD Jatim 2025, anggaran BRIDA mengalami peningkatan dari pagu awal sebesar Rp31,405 miliar menjadi Rp33,188 miliar, dengan penambahan sebesar Rp1,782 miliar. Pergeseran ini diarahkan dari belanja rutin ke penguatan fungsi riset dan inovasi.
Komisi A DPRD Jatim juga merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp500 juta untuk BRIDA, yang dialokasikan bagi kajian pendirian usaha berbasis inovasi IPTEK di Jawa Timur, termasuk analisis dan penilaian terhadap inovasi unggulan hasil riset.
“Ini yang kita dorong, kebijakan berbasis riset. Untuk itu kami sangat mengandalkan BRIDA,” pungkas Yordan, yang juga menjabat sebagai Plt Ketua DPC PDIP Surabaya.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
