KULON PROGO (Lentera) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami.
Peringatan ini disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat membuka Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo Selasa, 23 September 2025.
Dwikorita menyebut, wilayah pesisir selatan DIY memiliki tingkat aktivitas seismik yang tinggi. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, tercatat 114 gempa bumi dengan magnitudo di atas 5, dua di antaranya bersifat merusak, serta 44 guncangan yang dirasakan masyarakat.
Bahkan, berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia (PUSGEN 2017), potensi gempa bumi megathrust di selatan Jawa bisa mencapai magnitudo 8,8 yang berpotensi memicu tsunami besar.
“Ancaman ini nyata dan bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat. SLG ini adalah wujud kepedulian negara untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bencana gempa bumi dan tsunami,” kata Dwikorita dikutip dari laman BMKG diberitakan Kompas.com, Rabu (24/9/2025).
Menurut Dwikorita, Kabupaten Kulon Progo memiliki posisi strategis. Selain berada di kawasan rawan bencana, daerah ini juga menjadi pintu gerbang wisata Yogyakarta dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA).
Disebutkannya, YIA sebagai satu-satunya bandara di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara atau mungkin di dunia, yang sejak awal dirancang khusus menghadapi ancaman gempa bumi megathrust dan tsunami.
“Keberadaan YIA adalah simbol kesiapsiagaan bencana. Dengan desain khusus tersebut, Kulon Progo berpeluang menjadi contoh daerah tangguh bencana. Ketangguhan inilah yang akan menjaga rasa aman masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor,” ujarnya.
BMKG terus mendorong berbagai program mitigasi, untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Beberapa di antaranya yakni Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami, program Masyarakat Siaga Tsunami, serta BMKG Goes To School.
Hingga kini, enam desa di DIY telah diakui sebagai Masyarakat Siaga Tsunami, sementara program edukasi ke sekolah sudah menjangkau 166 sekolah dengan lebih dari 20.000 peserta.
Selain itu, BMKG menegaskan pentingnya penerapan 12 Indikator Tsunami Ready dari UNESCO-IOC. Indikator tersebut mencakup pembangunan rambu evakuasi, penyusunan peta bahaya tsunami, hingga rencana kontinjensi di daerah pesisir.
“Jika indikator tersebut dipenuhi, target zero victim bukan mustahil tercapai. Kuncinya adalah sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Dwikorita berharap SLG di Kulon Progo dapat menjadi momentum, untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Ia menekankan, peran aktif masyarakat sangat penting untuk meneruskan ilmu dan pengalaman dari program ini.
“Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Dengan kesiapsiagaan, kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memastikan pembangunan dan pariwisata tetap berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementera itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Ahmad Ambar Purwoko turut mengapresiasi penyelenggaraan SLG. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
