SURABAYA (Lentera) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur akan mendata sekaligus mengkaji kelayakan bangunan pendidikan dan pesantren Muhammadiyah di wilayahnya, sebagai langkah antisipatif setelah peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
“Yang pertama, kita ingin inventarisasi berapa jumlah pondok dan sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya, akan ada investigasi terkait kelayakan bangunan, apakah sudah sesuai standar dan layak untuk dihuni,” kata Ketua PWM Jatim, Prof. Dr. dr. Sukadiono di Surabaya mengutip Antara, Sabtu (4/10/2025).
PWM Jatim akan melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah, yang memiliki program studi Arsitektur dan Teknik Sipil sebagai tim ahli. Mereka bekerja sama dengan majelis serta lembaga terkait, termasuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah.
“Bangunan pendidikan harus memperhitungkan banyak aspek, apalagi Jawa Timur termasuk daerah rawan gempa. Oleh karena itu perlu penghitungan matang dari para ahli, mulai dari kekuatan fondasi hingga struktur bangunannya,” tambahnya.
PWM Jatim mencatat ada delapan perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayahnya, yang memiliki program studi Arsitektur dan Teknik Sipil. Dosen-dosen dari kampus tersebut akan dikerahkan, untuk melakukan verifikasi sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan bangunan.
Menurut Sukadiono, upaya tersebut tidak hanya bertujuan memastikan keamanan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral Muhammadiyah dalam melindungi keselamatan peserta didik, guru, dan santri.
“Sekolah dan pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga rumah kedua bagi para santri. Oleh karena itu keselamatan dan kenyamanan mereka menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan, Muhammadiyah memiliki komitmen kuat terhadap standar keselamatan dan tata kelola pendidikan yang baik. Dari hasil kajian tim ahli nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Jawa Timur, untuk melakukan perbaikan atau renovasi sesuai rekomendasi teknis.
Selain melakukan pendataan dan kajian bangunan, PWM Jatim juga berencana menyusun panduan teknis pembangunan gedung pendidikan yang sesuai standar ketahanan bangunan dan regulasi pemerintah.
“Kami ingin agar semua lembaga pendidikan Muhammadiyah memiliki pedoman teknis yang baku dalam pembangunan gedung baru, termasuk soal izin mendirikan bangunan (IMB) dan kajian struktur yang aman,” papar Sukadiono.
Ia berharap, langkah ini bisa menjadi contoh bagi organisasi pendidikan Islam lainnya dalam memastikan keselamatan sarana pendidikan agar tragedi serupa tak kembali terjadi.
“Langkah ini penting agar musibah seperti yang dialami Pondok Pesantren Al Khoziny tidak terulang kembali,” ujar Sukadiono.
Editor: Arief Sukaputra
