PALANGKA RAYA (Lentera) –Upaya penertiban pajak kendaraan bermotor seharusnya disertai dengan pengawasan terhadap adanya kendaraan bodong atau kendaraan tanpa dokumen resmi.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, dua hal tersebut saling berkaitan dan harus mendapat perhatian serius dari instansi terkait.
Maraknya kendaraan tanpa surat-surat sah, tidak hanya merugikan negara, namun juga berpotensi menimbulkan masalah hukum dan keamanan.
“Penertiban terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan hal penting, akan tetapi pengawasan terhadap kendaraan bodong juga penting," papar Khemal, Sabtu (1/11/2025).
Ia melanjutkan, operasi gabungan penertiban pajak yang belakangan ini telah rutin dilaksanakan, dinilai sudah tepat sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Meski demikian ia menambahkan, pengawasan di lapangan perlu diperluas sehingga dapat mengidentifikasi kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan administrasi, seperti STNK maupun BPKB.
Khemal menyarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Samsat, dan Kepolisian, agar memperkuat koordinasi dalam setiap operasi gabungan.
Dengan sinergi yang baik, maka petugas di lapangan dapat sekaligus menertibkan wajib pajak serta memverifikasi legalitas kendaraan bermotor.
Selain penindakan, ia juga mengusulkan dilakukannya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kendaraan yang sah.
Selebihnya Khemal berharap kedepannya operasi gabungan di Kota Palangka Raya, tidak hanya berfokus pada tunggakan pajak, tetapi juga sebagai sarana guna memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan benar-benar memiliki kelengkapan dan legalitas yang sah.
"Masyarakat harus memahami surat-surat adalah bukti legalitas agar semakin tertib dan berhati-hati, ini bukan semata soal pajak, tapi juga menyangkut keamanan dan kepastian hukum,” pungkasnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
