PALANGKA RAYA (Lentera) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berperan penting dalam memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh para siswa benar-benar aman, baik dari aspek kebersihan maupun kelayakan fasilitas.
Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi meminta kepada pengelola SPPG, agar tidak menganggap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hanya sebagai formalitas saja.
"Dengan adanya SLHS, merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk memberikan jaminan terhadap kualitas MBG kepada para siswa," papar Hasan, Selasa (4/11/2025).
Ia menekankan, agar setiap dapur SPPG harus memiliki sertifikasi tersebut, sebagai salah satu prosedur penting dalam operasional untuk menyajikan menu MBG yang terjamin bagi para siswa.
Lebih lanjut Hasan menjelaskan, diterapkannya sertifikasi SLHS sejatinya bukan hanya terkait permasalahan administratif, namun sebagai jaminan seluruh proses pengolahan makanan di dapur SPPG, sesuai dengan prosedur kesehatan dan keamanan pangan.
"Di Palangka Raya kualitas MBG belum menjadi masalah besar, namun bukan berarti kita tidak serius menanganinya, dan menyadari fakta di daerah lain masih banyak dapur SPPG yang belum memenuhi standar higienitas,” ungkapnya.
Hasan menambahkan, setiap relawan yang bekerja di dapur SPPG telah diberikan pelatihan teknis, sehingga tidak ada peluang kesalahan dalam menyajikan menu MBG.
Para pengelola dapur SPPG harus mengetahui bagaimana menjaga makanan tetap bersih, tidak terkontaminasi, dan layak konsumsi, agar kedepannya tidak ada kejadian keracunan siswa di Kota Palangka Raya akibat mengkonsumsi MBG.
"Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin MBG aman dan layak, melalui penerapan SLHS yang bukan hanya sekadar dokumen pelengkap,” pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
