PALANGKA RAYA (Lentera) - Lalu lintas truk besar di jalan perkotaan Palangka Raya menunjukkan belum adanya perencanaan matang terkait alur distribusi barang.
Hal ini menyita perhatian Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, untuk segera menata ulang sistem logistik agar distribusi barang lebih teratur dan tidak mengganggu lingkungan permukiman.
"Permasalahan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) bukan semata hanya masalah lalu lintas, melainkan juga menyangkut tata ruang kota dan kenyamanan masyarakat," papar Hap, Jumat (21/11/2025).
Ia berpendapat, pembangunan kota yang pesat harus diiringi dengan pengaturan zonasi aktivitas ekonomi. Jika bongkar muat barang masih dilakukan di jalan perumahan, hal ini menyebabkan tata ruang kota menjadi semrawut atau tidak teratur.
Hap juga menyoroti mengenai belum tersedianya pusat logistik terpadu atau terminal barang di Palangka Raya. Sedangkan fasilitas semacam itu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan dan mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan kota.
“Salah satu solusi yaitu dengan membuat sarana sebagai titik khusus logistik, agar kendaraan berat tidak lagi melintas di area pemukiman,” tutur Hap.
Selain itu ia meminta kepada instansi teknis terkait agar duduk bersama guna membahas konsep kawasan logistik terpadu, karena melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci agar kebijakan tidak tumpang tindih.
Hap menambahkan, tanpa adanya langkah strategis, pembangunan infrastruktur kota akan terus terbebani oleh aktivitas kendaraan berat yang tidak sesuai dengan peruntukan.
“Permasalahan ini akan terus berulang, jalan baru diperbaiki tidak lama rusak kembali akibat dilalui truk ODOL, kondisi ini akan terus terjadi jika sistem logistiknya tidak segera dibenahi,” pungkasnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
