DI tengah hiruk-pikuk bencana yang melanda, ternyata dunia perpolitikan Indonesia tinggal beberapa langkah lagi menuju 'era baru rasa lama'. Dorongan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD mulai diterima oleh partai politik (parpol). Terbaru, dukungan diberikan Nasdem dengan mengatakan Pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan Undang-undang Dasar NKRI 1945, serta Pancasila.Sebelumnya, Golkar, PKB,Gerindra hingga PKS mengemukakan hal senada. Alasan klasik kembali dikedepankan, mulai dari mahalnya biaya kontestasi hingga maraknya praktik politik uang yang dianggap sulit diberantas dalam skema pilkada langsung. Mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung atau dipilih melalui DPRD sudah pernah dipraktikkan Indonesia pada masa orde baru dan awal reformasi. Memetik pelajaran dari era sebelumnya, salah satu yang digarisnawahi kalangan akademisi adala pilkada dipilih DPRD tidak menghilangkan praktik politik uang dan justru berpotensi meningkatkan ruang transaksi yang tidak dapat diawasi oleh masyarakat. Bak istilah 'Tak ada makan siang gratis, dalam Pilkada tak langsung, maka hanya elite penentu suaralah yang menikmati menunya. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/31122025.pdf
.jpg)
