SURABAYA (Lentera) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran parkir non-tunai yang bertujuan memberikan kemudahan transaksi sekaligus mencegah praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir (jukir).
“Parkir non-tunai sudah jalan. Maka saya mohon warga Surabaya, kalau membayar, saya imbau untuk non-tunai,” kata Eri, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, sistem non-tunai diterapkan agar tidak ada lagi praktik pembayaran parkir yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pemaksaan tarif. Untuk itu, ia meminta warga tidak ragu melapor jika menemukan jukir yang menolak pembayaran non-tunai atau melakukan intimidasi.
“Agar tidak ada lagi yang bayar tunai tapi dipaksa Rp10.000. Kalau warga Surabaya membayar non-tunai lalu ada yang menolak atau mengintimidasi, tolong laporkan ke Satgas Anti-Preman. Langsung kita ambil, kita ganti, kita copot,” tuturnya.
Meski demikian, Eri menegaskan pembayaran parkir secara tunai tetap diperbolehkan, mengingat penggunaan rupiah tidak boleh ditolak. Namun, warga harus tetap diberikan pilihan metode pembayaran.
“Kalau tetap membayar tunai, ya tetap boleh. Karena tidak boleh menolak rupiah. Tapi dengan catatan warga Surabaya punya pilihan untuk non-tunai,” jelasnya.
Ia juga menekankan pembayaran non-tunai penting untuk menghindari prasangka dan konflik di lapangan. “Jadi saya imbau untuk non-tunai, agar tidak ada prasangka, tidak ada fitnah,” katanya.
Terkait cakupan kebijakan, Eri memastikan sistem non-tunai berlaku untuk seluruh jenis parkir, baik parkir tepi jalan umum (TJU) maupun parkir yang masuk dalam kategori pajak parkir.
“Semuanya. Kita sudah minta kepada seluruh parkir yang ada di pajak parkir itu non-tunai juga. Jadi semua parkir kita imbau non-tunai, meskipun bisa bayar tunai,” ujarnya.
Eri mencontohkan, pusat perbelanjaan modern yang telah lama menerapkan pembayaran parkir non-tunai. Menurutnya, sistem tersebut memudahkan pendataan jumlah kendaraan.
“Seperti di Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, itu juga non-tunai. Karena kita bisa tahu jumlah kendaraan yang masuk berapa,” katanya.
Selain mempermudah pendataan, sistem ini juga dinilai dapat menghindari perselisihan terkait setoran parkir. “Biar tidak gegeran perkara jumlah,” imbuhnya.
Eri menyebut kebijakan ini sebagai langkah baru yang mulai diperkuat pada 2026. Untuk itu, ia berharap seluruh fasilitas parkir dapat mendukung pilihan pembayaran warga.
“Ini kita mulai sesuatu yang baru di tahun 2026. Mayoritas warga Surabaya sudah terbiasa non-tunai, maka semuanya harus kita fasilitasi. Ada non-tunai, ada tunai,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
