JAKARTA (Lentera) - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menjadikan pendidikan di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai skala prioritas nasional.
“Ini peristiwa yang membuat bangsa prihatin. Program pemenuhan kebutuhan dasar seperti buku dan alat tulis harus disiapkan secara sistematis. Pemerintah wajib memiliki peta pendidikan yang akurat dan pendataan utuh terkait kebutuhan riil di kawasan 3T,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Habib Syarief menilai peristiwa tersebut merupakan potret buram pendidikan Indonesia sekaligus bukti rapuhnya perlindungan negara terhadap anak-anak di wilayah pelosok. Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan biasa, melainkan penanganan khusus dan darurat untuk wilayah 3T.
Legislator PKB asal Jawa Barat ini memaparkan kompleksitas masalah pendidikan di wilayah tersebut, mulai dari akses geografis yang berat, kemiskinan struktural, hingga minimnya fasilitas fisik sekolah. Ia menyoroti masih banyaknya sekolah di NTT yang kondisinya rusak parah bahkan ambruk, namun tetap dipaksakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Selain infrastruktur, Habib juga menyoroti krisis tenaga pendidik di daerah 3T. Menurutnya, banyak guru tidak bertahan lama karena tantangan hidup yang berat dan minimnya insentif tambahan.
“Banyak guru hanya bertahan dua sampai tiga tahun. Tidak ada tunjangan khusus sebagaimana profesi lain. Kondisi ini jelas berdampak pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kita di sana,” tegasnya.
Habib Syarief juga mengingatkan pemerintah untuk konsisten menjalankan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Ia menilai, selama anggaran tersebut tidak dialokasikan secara konsekuen, kebijakan pendidikan akan terus bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah di daerah terpencil.
“Ketidakkonsistenan anggaran membuat pendidikan kita tidak merata. Harus ada komitmen bersama antara pusat dan daerah agar kebutuhan dasar anak untuk belajar terpenuhi di seluruh pelosok negeri. Jangan sampai ada lagi anak yang kehilangan nyawa karena persoalan alat tulis,” pungkas Habib Syarief.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan Pemerintah menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi menyeluruh atas kebijakan pengentasan kemiskinan, dalam keteranganya Rabu (4/2/2026).
Untuk mencegah kejadian serupa, Mensesneg mengingatkan kepala desa lebih aktif memantau kondisi kelompok masyarakat rentan, terutama yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.
Menurutnya, langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu Pemerintah Pusat mempercepat pengentasan kemiskinan, sekaligus menjamin kehadiran Negara buat masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
“Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mensesneg menyebut pihaknya juga berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, karena kasus itu menimpa anak SD.
Di tempat yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus anak SD bunuh diri di NTT.
Kejadian tragis yang dipicu faktor keterbatasan ekonomi, harus jadi atensi seluruh elemen masyarakat. “Tentu kita prihatin, turut berduka. Tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama,” sebutnya.
Kemudian, Gus Ipul menyatakan perlu ada pendampingan khusus buat keluarga yang masuk kategori miskin. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
