KEDIRI (Lentera) - Tahun pertama di periode ke-2 Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dihadapkan berbagai tantangan. Selain kerusuhan akhir Agustus tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pun mengalami efisiensi anggaran ratusan miliar.
Pada awal periode kedua kepemimpinan Bupati Kediri yang biasa disapa Mas Dhito ini, akhir Agustus 2025 Kabupaten Kediri sempat dilanda kerusuhan massa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan.
Pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pemulihan fisik maupun pelayanan. Proses normalisasi layanan dilakukan secara bertahap agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.
Kemudian disusul, Pemkab Kediri menghadapi kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang berdampak pada fiskal daerah dengan nilai efisiensi mencapai Rp265 miliar.
Meski begitu, Mas Dhito mencatatkan capaian signifikan dalam sektor pelayanan publik selama setahun terakhir. Dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik (MPP), sebulan pasca terjadi kerusuhan.
MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat, dalam urusan administrasi pemerintahan. Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari, capaian ini menunjukkan kebutuhan publik terhadap layanan terpadu yang efisien dan ramah.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” tutur Mas Dhito dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).
Selain MPP, capaian lain adalah terbukanya layanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri.
Sebelumnya, Pelayanan adminduk yang sebelumnya berada di kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil, sekarang titik layanan bertambah dikantor desa sesuai domisili warga.
Kini, masyarakat bisa menikmati layanan yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) ini di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri.
Program ini memang ditujukan, agar proses pengurusan hingga pengambilan dokumen dapat dilakukan lebih dekat. Adapun dokumen yang dilayani di kantor desa yaitu paket Akta Kelahiran (KK dan KIA), paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga (pecah KK, update elemen data, perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE).
Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga saat ini, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, yang terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.
Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Mas Dhito menegaskan komitmennya, untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi.
“Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,“ pungkasnya.
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
