SURABAYA (Lentera) -Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur DPRD Jawa Timur menilai capaian program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim secara administratif telah memenuhi target, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Anggota Pansus LKPJ Gubernur DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko mengungkapkan dari hasil separuh rapat kerja dengan pihak OPD Pemprov Jatim diketahui kalau capaiannya secara laporan administrasi semuanya hampir memenuhi target.
“Tetapi masalahnya tujuan akhir untuk bisa menurunkan angka kemiskinan belum tampak signifikan dibanding anggaran yang digunakan,” ungkap mantan Wali Kota Batu ini, Rabu (15/04/2026).
Menurutnya, perlu secara komprehensif untuk bisa membuat program yang goalnya angka kemiskinan, angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi semakin baik.
Dia juga mengatakan hampir setiap OPD silpa untuk belanja pegawai jumlahnya besar.
“Untuk itu perlu evaluasi perencanaan yang lebih baik agar anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan data base warga antara kabupaten/kota dengan data pusat banyak yang tidak sama.
“Untuk bisa menjadi perhatian provinsi agar program bisa tepat sasaran dan mempunyai out put yang baik,” pungkasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Keputusan tersebut menegaskan penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah secara optimal.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
