SURABAYA (Lentera) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Jika terealisasi, capaian tersebut akan menjadi opini WTP kesebelas secara berturut-turut bagi Pemprov Jatim.
Optimisme tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jatim di ruang Banggar DPRD Jatim, Senin (08/06/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin baik dari tahun ke tahun.
“InsyaAllah, dari hasil LHP yang ada, kemarin disampaikan memang Alhamdulillah kita akan dapat WTP. Itu menunjukkan bahwa proses akuntabilitas kinerja dan pertanggunjawaban keuangan kita lebih baik lagi dari tahun kemarin,” ungkap Adhy Karyono.
Menurut Adhy, penyerahan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim pada Selasa (09/06/2026) oleh perwakilan BPK Pusat.
Ia menambahkan, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur sebelumnya telah menyampaikan bahwa LKPD Pemprov Jatim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, temuan dalam pemeriksaan juga disebut sangat sedikit sehingga rekomendasi yang harus ditindaklanjuti tidak terlalu banyak.
“Rekomendasinya berupa apa saja, ya nanti saja. Kalau saya kasih tahu sekarang, nanti mendahului BPK,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono memilih menunggu pengumuman resmi hasil pemeriksaan BPK sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
