DI tengah penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menemukan pembengkakan lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Temuan itu diduga terkait praktik jual beli titik dab berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan atau sekitar Rp12 triliun per tahun. Hal ini membuka kemungkinan penutupan ribuan dapur yang tidak sesuai standar operasional. Situasi semakin rumit setelah secara nasional dilaporkan sedikitnya 346 dapur SPPG MBG menghentikan operasional sementara karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair. Kondisi ini memicu gangguan distribusi layanan makanan bergizi di sejumlah daerah dan menambah tekanan terhadap tata kelola program yang sedang dievaluasi..Di sisi lain, muncul pula polemik dana Rp218,25 miliar yang diklaim sebagai talangan untuk pengelolaan 97 dapur MBG. Pengusaha asal Sukabumi, H. Mujazin, menuntut pengembalian dana karena hak pengelolaan yang dijanjikan tidak terealisasi. Namun Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan kasus tersebut tidak berkaitan dengan institusinya dan merupakan urusan pribadi antara Mujazin dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung yang kini telah menjadi tersangka. Rangkaian persoalan ini memperlihatkan kompleksitas tata kelola MBG. Bak peribahasa bagaikan menegakkan benang basah. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/12062026.pdf
.jpg)
