KSP Dudung Segera Koordinasikan Status Lahan Bakal Gedung Sekolah Rakyat di Kota Malang
MALANG (Lentera) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperjelas status lahan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kota Malang.
"Kami akan komunikasikan dengan kementerian terkait. Karena sudah ada lahan yang sebetulnya bisa digunakan, tetapi masih punya kelurahan. Nanti saya komunikasikan kementerian terkait untuk bisa segera dibangun," ujarnya, ditemui usai meninjau Sekolah Rakyat rintisan, SRMP 16 Kota Malang, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, proses penyediaan lahan untuk fasilitas publik tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Seluruh tahapan harus mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Ia menilai persoalan pembebasan lahan memiliki konsekuensi yang cukup kompleks, termasuk potensi pemeriksaan oleh lembaga pengawas negara apabila tidak dilakukan sesuai aturan.
"Memang tidak mudah masalah pembebasan lahan karena nanti berimplikasi kepada pemeriksaan, BPK, dan segala macam. Maka ini memang harus konkret, harus teratur, dan harus sesuai dengan prosedur," jelasnya.
Meski gedung permanen belum tersedia, Dudung menilai fasilitas yang saat ini digunakan sudah cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran pada tahap awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatannya, Dudung juga menegaskan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Program tersebut, menurutnya, berjalan beriringan dengan program strategis lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dudung menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak dari keluarga miskin, khususnya kelompok masyarakat desil 1 dan 2, termasuk mereka yang sebelumnya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
"Di sini kita lihat anak yang awalnya putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari desil 1 dan 2, ini bisa bersekolah di sini," katanya.
Ia mengaku memperoleh laporan dari Kepala SRMP 16 dan para pendidik, mengenai tantangan yang dihadapi pada masa awal pembelajaran. Sebagian peserta didik bahkan sempat ingin kembali ke rumah karena belum terbiasa dengan sistem pendidikan berasrama.
Namun melalui pembinaan karakter, pendampingan moral, dan proses adaptasi yang intensif, para siswa mulai menunjukkan perubahan positif. Tidak hanya mampu bertahan mengikuti pendidikan, beberapa di antaranya bahkan berhasil menorehkan prestasi.
Selain pendidikan tanpa biaya, seluruh kebutuhan siswa juga dipenuhi oleh pemerintah. Mulai dari makan, makanan ringan, seragam, hingga berbagai sarana dan prasarana penunjang belajar disediakan secara lengkap.
Dudung berharap, keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.
"Ini harapan Bapak Presiden, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Harus berani memberantas kemiskinan, sehingga semua mempunyai hak yang sama di dalam menempuh pendidikan. Ini luar biasa menurut saya," katanya.
Secara nasional, Dudung menyebut pengembangan Sekolah Rakyat terus berjalan. Pada tahun ini telah tersedia sebanyak 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah, sementara pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 500 sekolah pada tahun 2029 sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat pra sejahtera.
Reporter: Santi Wahyu
