GELOMBANG permintaan tambahan anggaran mewarnai pembahasan RAPBN 2027 di DPR. Setelah pemerintah gencar menggaungkan efisiensi belanja negara sepanjang 2025 dan 2026, sejumlah kementerian dan lembaga kini berbondong-bondong meminta suntikan dana baru dengan nilai fantastis. Polri mengajukan tambahan Rp66,1 triliun, BNN Rp5,05 triliun, sementara Kementerian Pertahanan meminta tambahan hingga Rp195 triliun. Di luar sektor keamanan, kementerian yang menangani perumahan, pendidikan, agama, sosial, hingga pariwisata juga mengajukan tambahan anggaran puluhan sampai ratusan triliun rupiah.Lonjakan kebutuhan belanja itu muncul ketika ruang fiskal pemerintah masih tertekan. Hingga Mei 2026, APBN mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap PDB. Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah telah menarik utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp386 triliun. Pada saat yang sama, posisi Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$439,8 miliar atau sekitar Rp7.784 triliun per April 2026.Deretan usulan tambahan anggaran tersebut memunculkan pertanyaan, apakah masa efisiensi yang selama ini menjadi mantra pemerintah telah berakhir? BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/18062026.pdf
.jpg)
