Front Anti Kapitalisme Bawa 11 Tuntutan ke Grahadi, Ancam Lanjutkan Aksi dengan Massa Lebih Besar

SURABAYA (Lentera) — Front Anti Kapitalisme menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/06/2026), dengan membawa 11 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Massa yang terdiri dari elemen masyarakat sipil, mahasiswa, buruh hingga pengangguran tunakarya itu mendesak evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

Dalam aksi bertajuk #IndonesiaSekarat tersebut, massa menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), mencabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

Selain itu, mereka juga meminta pembubaran komando teritorial dan penghentian keterlibatan TNI dalam ranah sipil, penghentian reklamasi Surabaya Waterfront Land, pembebasan seluruh tahanan politik beserta pemulihan nama baiknya, peningkatan prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan, penyediaan transportasi umum yang layak, inklusif dan gratis, pembubaran parlemen dan pembangunan kuasa rakyat, serta mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Juru Bicara Aksi Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma mengungkapkan demonstrasi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian aksi yang sebelumnya dilakukan berbagai elemen masyarakat, gerakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami ingin terus-menerus memperpanjang nafas perlawanan yang ada di Kota Surabaya. Dengan beberapa tuntutan. Salah satunya yang paling krusial adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok,” ungkap Septia.

Ia menilai, kebijakan pemerintah saat ini belum memberikan keberpihakan kepada rakyat kecil. Salah satu yang disoroti adalah pengesahan Undang-Undang TNI dan Polri yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

Septia juga menyinggung, persoalan lapangan pekerjaan yang hingga kini dinilai belum terealisasi sesuai janji pemerintah.

“Banyak kelompok pengangguran yang sampai sekarang belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Wakil Presiden Gibran, yaitu 19 juta lapangan pekerjaan,” katanya.

Front Anti Kapitalisme berharap, pemerintah segera mengevaluasi berbagai kebijakan dan program yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka juga memastikan aksi serupa akan terus dilakukan apabila tidak ada perubahan.

“Maka kami akan terus memperpanjang terus nafas perlawanan kita, terus akan mengadakan aksi-aksi yang mungkin tensinya lebih tinggi lagi daripada hari ini,” pungkas Septia.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais