MALANG (Lentera) - Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak cukup hanya menyasar aspek teknis pelaksanaan. DPRD Kota Malang menekankan, evaluasi dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk mempertegas sasaran penerima manfaat berdasarkan kajian ilmiah. Agar program yang dibiayai APBN tersebut semakin efektif meningkatkan kualitas gizi anak.
"Kalau memang ada celah-celah yang membuat publik menyoroti MBG, memang penting dievaluasi. Evaluasinya harus total, dari hulu sampai hilir, karena ini menyangkut hajat orang banyak, terutama anak-anak bangsa," ujar Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, Sabtu (27/6/2026).
Meski demikian ditegaskannya, evaluasi tersebut bukan berarti menghentikan program. Sebab, menurutnya MBG merupakan program nasional yang telah menjadi bagian dari arah pembangunan pemerintah pusat.
"Program MBG, termasuk Koperasi Merah Putih (KMP), saya kira merupakan program yang arahnya sudah jelas, tujuannya juga jelas, dan niatnya baik. Program ini juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN," kata Suryadi.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, dalam sistem pemerintahan Indonesia setiap presiden memiliki visi dan misi pembangunan yang berbeda, karena Indonesia tidak lagi menggunakan sistem Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kondisi serupa juga berlaku bagi gubernur maupun kepala daerah.
Karena itu, Suryadi menilai proses evaluasi terhadap sebuah program pemerintah merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari perbaikan tata kelola.
"Kalau dalam pelaksanaannya masih ada tata kelola maupun mekanisme yang perlu diperbaiki, saya kira itu sebuah kewajaran. Justru evaluasi memang harus dilakukan," katanya.
Suryadi mengatakan, Fraksi Golkar mendukung langkah evaluasi terhadap MBG apabila ditemukan persoalan yang memicu perhatian masyarakat. Menurutnya, evaluasi harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Lebih lanjut, Suryadi menilai kajian mengenai sasaran penerima manfaat juga perlu diperdalam agar program benar-benar memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia mengaku dalam sejumlah forum diskusi kelompok terarah, banyak masukan yang menyebut perkembangan otak dan perbaikan status gizi paling signifikan terjadi pada anak usia 0 hingga 9 tahun. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu terus memperkuat kajian ilmiah terkait kelompok penerima manfaat.
"Yang perlu dipertajam adalah kajian dan studinya, sehingga penerima manfaat MBG benar-benar tepat sasaran," paparnya.
Dalam kesempatannya, Suryadi juga menegaskan tuntutan mahasiswa Kota Malang untuk menghentikan program MBG, bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD. Selain merupakan program pemerintah pusat, pembiayaan MBG juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau MBG dihentikan saya kira tidak mungkin. Kami di DPRD daerah juga tidak punya kewenangan untuk menghentikan program itu. Yang bisa kami lakukan adalah terus mendorong adanya evaluasi karena ini menggunakan uang rakyat melalui APBN," jelasnya.
Di tingkat daerah, Suryadi menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang diketuai Sekretaris Daerah. Namun, fungsi satgas tersebut lebih banyak pada aspek pengawasan, sementara kewenangan pemberian sanksi maupun penghentian operasional tetap berada di pemerintah pusat.
"Di daerah hanya sebatas mengawasi. Untuk menentukan sanksi atau suspend, kewenangannya tidak terlalu kuat karena semuanya merupakan kebijakan dari pusat," katanya.
Selain itu, ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan daerah secara lebih optimal dalam penentuan lokasi dapur MBG. Menurutnya, penempatan dapur seharusnya mempertimbangkan sebaran penerima manfaat agar pelayanan menjadi lebih efektif dan tidak terjadi penumpukan lokasi.
"Penentuan titik dapur MBG mestinya disertai dengan pemetaan penerima manfaat. Jangan sampai titik dapur ditentukan tetapi justru berdekatan dengan dapur MBG lainnya. Ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi ke depan," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu
.jpg)