Bandara Dhoho Jadi Embarkasi Haji, Komisi D DPRD Jatim dan Pemangku Kepentingan Gelar Persiapan

SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwaki;an Rakyar Daerah (DPRD) Jawa Timur Khusnul Arif mengingatkan pemerintah agar persiapan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi dan debarkasi haji pada 2027 tidak setengah matang, hanya berfokus pada kesiapan bandara. Tetapi, juga memastikan standar pelayanan dan infrastruktur pendukung disiapkan secara menyeluruh.

Ia mengatakan, skema pelayanan bagi jemaah haji harus menjadi perhatian utama, termasuk rencana penggunaan hotel di Kediri sebagai asrama haji sementara apabila opsi tersebut dipilih.

“Skema asrama haji ini harus dikaji dengan sangat matang. Jika memilih opsi menggunakan hotel di Kediri, standarisasi layanannya tidak boleh di bawah Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Mulai dari pengecekan kesehatan, dokumen, hingga manajemen bagasi jemaah harus setara dan tersertifikasi. Kita tidak ingin kenyamanan jemaah berkurang,” ungkap Khusnul, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Khusnul, DPRD Jatim mendukung penuh rencana menjadikan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji. Secara teknis, bandara tersebut telah dinilai layak oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani pesawat berbadan lebar.

“Kami di DPRD Jatim tentu menyambut baik dan mendukung penuh rencana ini. Bandara Dhoho secara teknis sudah dinilai layak oleh Kemenhub untuk menerbangkan pesawat berbadan lebar (wide body). Ini adalah lompatan besar bagi infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Timur,” katanya.

Komisi D DPRD Jatim bersama sejumlah pemangku kepentingan juga telah menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan operasional embarkasi baru tersebut. Bandara Dhoho ditargetkan melayani 10.548 jemaah haji yang berasal dari 10 kabupaten/kota di wilayah penyangga.

Selain kesiapan pelayanan, Khusnul menilai operasional embarkasi haji akan membawa dampak ekonomi bagi wilayah Kediri. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pemerintah daerah menyiapkan akses dan tata kelola penunjang sejak dini.

“Bagaimana pintar-pintarnya masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya Kota dan Kabupaten Kediri, untuk menjemput peluang dalam satu tahun ke depan ini. Mengantar maupun menjemput, jalurnya lewat mana itu semua sudah harus jelas. Dengan demikian, target menghidupkan UMKM akan menjadi sangat linier,” ujarnya.

Ia menambahkan, meningkatnya konektivitas transportasi menuju Kediri diperkirakan akan menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, hingga UMKM seiring mobilitas lebih dari 10 ribu jemaah beserta keluarga pengantar dan penjemput.

“Ketika konektivitas transportasi dari 10 kabupaten/kota menuju Kediri ini hidup, maka ekonomi lokal pasti akan jauh lebih bertumbuh. Bayangkan, ada 10.000 lebih jemaah yang berangkat dan pulang, dan hampir pasti mereka diantar/jemput oleh lebih dari satu orang. Melalui momentum ini, sektor UMKM dan industri perhotelan di sana harus bisa hidup bersama,” jelasnya.

Khusnul menegaskan keberhasilan operasional embarkasi haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan Bandara Dhoho, tetapi juga koordinasi lintas sektor. Karena itu, Komisi D DPRD Jatim akan mengawal penyusunan standar operasional, pelaksanaan simulasi, hingga uji coba sebelum embarkasi mulai difungsikan pada 2027.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin  BH