SURABAYA (Lentera) -Masyarakat nelayan di kawasan pulau kecil bernama Numbing, yang berlokasi di Kepulauan Riau, menyuarakan perlawanan terhadap rencana kegiatan pengelolaan sedimentasi laut.
Belasan perusahaan disinyalir telah memperoleh izin dari pemerintah. Salah satunya yakni orang terdekat Presiden Prabowo Subianto.
Mengapa warga Pulau Numbing menolak?
Jaya Wardani memperlihatkan kepada saya sebuah kapal yang terparkir di samping rumahnya. Kapal itu masih belum sepenuhnya jadi. Nelayan setempat menyebutnya pompong. Bentuknya tradisional sebab dibangun berlandaskan bongkahan kayu-kayu. Panjangnya kurang lebih delapan sampai sepuluh meter.
Bertahun-tahun Jaya menyisihkan uang demi membangun kapal baru lantaran, pada waktu bersamaan, pendapatannya setiap bulan dari melaut mesti dialokasikan ke kebutuhan prioritas lain—biaya sekolah anak atau makan sehari-hari. Sementara membikin kapal, perlu dana yang ditaksir menyentuh puluhan juta rupiah.
Jaya tergolong gigih. Berapa pun rupiah yang mampu disimpan, tak akan dia pakai sembarangan. Mempunyai kapal sendiri adalah cita-cita yang hendak dia tuntaskan.
Selama ini, Jaya harus berbagi kendali kapal dengan pemilik modal atau tauke. Sistem kerjanya yaitu tauke memberikan pinjaman kapal dan gantinya Jaya menjual tangkapan ikan ke mereka.
Pengelolaan sedimentasi laut, hakikatnya, bertopang dari pengedukan material di dasar laut seperti lumpur atau pasir. Pemerintah seringkali berkilah pengelolaan sedimentasi laut demi 'mengamankan' jalur kapal supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Masyarakat di Pulau Numbing, nyatanya, mengantongi pandangan yang berbeda.
"Kalau laut ini sudah keruh, sama seperti periuk, itu bakal terlungkup semua. Ikan sudah tidak ada lagi. Lalu untuk apa?" tegas Jaya kala berbincang dengan saya pada akhir Mei kemarin.
Ketika kalimat tersebut keluar dari mulutnya, Jaya terlihat lemas. Sejurus berselang, kedua matanya berhenti menatap kapal yang dia bayangkan bakal menopang hidupnya secara kokoh.
"Ini kalau kami tak bisa dapat ikan lagi, rasanya kayak sia-sia saya bikin kapal," ungkapnya, dikutip BBC, Selasa (14/7/2026).
Sejak kecil, Jaya berkawan karib dengan lautan. Dia meneruskan apa yang dulu dimulai orangtuanya: menjadi nelayan. Segala yang diperolehnya saat ini berasal dari laut.
Jaya menyadari samudra bukan sebatas alam: dia tak ubahnya seorang ibu. Sebagai ibu, laut mengasuh sekaligus menyediakan berkah melimpah kepada anak-anaknya, yaitu para nelayan.
Mendatangkan pembangunan di laut, menurut Jaya, ibarat menyaksikan sosok ibu yang tengah diusik kenyamanannya. Berkaca dari titik pijak ini, para nelayan akan menempuh apa saja demi memastikan sang ibu tidak tersakiti.
Selama satu tahun belakangan, Jaya berupaya menjauhkan niat pemerintah untuk 'mengganggu' perairan di daerah tinggalnya.
Jaya menetap di Pulau Numbing, Kepulauan Riau. Perjalanan ke Pulau Numbing bisa ditempuh satu jam memanfaatkan kapal dari Pelabuhan Sri Bayintan Kijang yang terletak di Kabupaten Bintan.
Begitu kapal melaju membelah perairan, di kiri dan kanan terpampang pulau-pulau kecil yang saling berjejeran. Sesekali riak ombak melompati kapal; memberikan sensasi percikan yang cukup menyegarkan.
Dalam hamparan yang luas, panorama laut menuju Pulau Numbing terlihat biru penuh keasrian, dan kian menenangkan tatkala kapal perlahan merapat ke dermaga pintu masuk kawasan masyarakat.
Kabar rencana aktivitas sedimentasi laut tiba di telinga Jaya lewat cerita mulut ke mulut, dan pada akhirnya terkonfirmasi setelah pihak pemerintah daerah beserta salah satu perusahaan melangsungkan 'sosialisasi' di depan penduduk.
Agenda itu, sayangnya, tidak pernah melibatkan nelayan-nelayan di Pulau Numbing, terang Jaya. Penyelenggara kegiatan cuma mengundang mereka yang dianggap tak kelewat memprotes.
Merasa mendapatkan perlakuan yang dinilai tidak adil, Jaya dan nelayan lain sepakat untuk beramai-ramai mendatangi sosialisasi sejenis jika kembali dihelat di masa mendatang.
Keinginan nelayan terpenuhi. Tapi, sesi bergulir tidak sebagaimana yang diimpikan. Para nelayan hanya disodorkan kesempatan berbicara tak sampai sepuluh menit sebelum ditutup oleh perwakilan pemerintah—baik desa maupun provinsi.
Salah satu pihak yang mendaku pejabat pemerintah sempat menjanjikan kompensasi bagi masyarakat terdampak, di samping menyatakan bakal membangun "kampung nelayan" sesuai arah kebijakan dari pusat di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jaya menuturkan bahwa penawaran yang nelayan di Pulau Numbing terima ialah konyol belaka.
"Kalau mau bikin kampung nelayan sementara laut mau dihancurkan, untuk apa juga kampung nelayan itu?" tanyanya (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)