MALANG (Lentera) - DPRD Kota Malang kembali mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk segera mengisi jabatan strategis yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt). Pasalnya, kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang telah berlangsung lebih dari satu tahun itu dinilai mulai menghambat efektivitas kinerja birokrasi.
"Kami ataupun saya pribadi juga sudah berulang kali mengingatkan kepada Wali Kota Malang. Sudah setahun lebih sejumlah jabatan strategis masih kosong dan diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt)," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, Rabu (15/7/2026).
Dinilainya, kondisi tersebut mulai dirasakan hingga level paling bawah pemerintahan. Sejumlah kecamatan dan kelurahan, kata Arief, mengalami kebingungan ketika harus merealisasikan berbagai program, termasuk Program RT Berkelas, karena beberapa posisi pimpinan masih berstatus Plt.
Tak hanya di wilayah, Arief menyebut persoalan serupa juga terjadi di sejumlah perangkat daerah. Bahkan, menurutnya, terdapat jabatan yang masih berstatus Pelaksana Harian (Plh) dalam waktu cukup lama. "Bahkan ada yang statusnya Plh sudah hampir setahun. Mohon ada langkah cepat," tegasnya.
Arief juga mengingatkan agar rekomendasi penerapan Manajemen Talenta yang telah dikantongi Pemkot Malang tidak justru menjadi kendala dalam proses mutasi maupun pengisian jabatan. "Ini sangat penting agar kinerja eksekutif ke depan benar-benar bisa berjalan normal," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan Pemkot Malang telah memperoleh persetujuan penerapan Manajemen Talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada awal Juni lalu. Setelah persetujuan diterima, pemerintah langsung melakukan pemetaan kompetensi seluruh aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem Manajemen Talenta.
Menurut Wahyu, hasil pemetaan awal menunjukkan jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi pada kelompok kompetensi yang dibutuhkan masih relatif sedikit.
"Saat itu kami langsung bergerak. Kami minta Plt Kepala BKPSDM menunjukkan dari seluruh ASN Kota Malang itu masuk ke box berapa. Tetapi ternyata dari box-box yang ingin saya gunakan sebagai acuan mutasi ataupun pengisian jabatan, jumlahnya sangat sedikit," ujarnya.
Wahyu menjelaskan, pada setiap kelompok kompetensi atau box yang menjadi acuan pengisian jabatan, target keterisian seharusnya mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Namun saat dilakukan pemetaan, rata-rata baru terisi sekitar 30 hingga 40 persen ASN yang sesuai dengan kualifikasi.
Wahyu menerangkan, untuk dapat menempati kelompok kompetensi, terutama pada box 7 hingga 9 yang menjadi prioritas pengisian jabatan strategis, setiap ASN wajib melengkapi berbagai data pendukung. Mulai dari kompetensi, rekam jejak kinerja, penghargaan hingga dokumen lainnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh ASN Kota Malang diwajibkan melakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi ASN (SIASN). Data tersebut kemudian terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) sebagai dasar penentuan posisi ASN dalam 9 box kompetensi.
"Saya sebenarnya bisa saja melalui Manajemen Talenta mengambil pejabat dari luar Kota Malang. Karena mekanisme ini sudah tidak perlu menggunakan pansel ataupun seleksi lagi, cukup persetujuan kepala daerah dan dilaporkan ke BKN, kami bisa langsung melantik," katanya.
"Tetapi saya ingin tetap mempertahankan bahwa mutasi maupun pengisian jabatan dilakukan oleh ASN Pemerintah Kota Malang sendiri," imbuhnya.
Lebih lanjut, Wahyu menyebut saat ini proses pemutakhiran data ASN mulai menunjukkan hasil positif. Jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi pada masing-masing box kompetensi terus bertambah sehingga proses mutasi dan pengisian jabatan segera dapat dilakukan. "Maka insyaallah dalam bulan Juli ini kami akan melakukan mutasi," katanya.
Saat disinggung mengenai waktu pasti pelaksanaan mutasi di bulan Juli ini, Wahyu hanya tersenyum dan menjawab singkat. "Kalau istilah orang Jawa, tinggal mencari hari baiknya saja. Insyaallah akan kami percepat lagi," pungkasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)