MALANG (Lentera) - Program seragam gratis Pemkot Malang menjadi sorotan DPRD setempat. Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, seragam gratis bagi siswa baru kelas 1 SD dan 7 SMP, tak kunjung didistribusikan karena masih dalam tahap verifikasi calon penerima.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengatakan anggaran program seragam gratis sebenarnya telah disiapkan sejak penyusunan APBD murni 2026. Karena itu, menurutnya, distribusi seharusnya dapat dilakukan sebelum atau bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru yang dimulai pada Senin (13/7/2026).
"Pemerintah itu kemampuan keuangannya memang tahun ini tidak mampu menanggung keseluruhan. Tapi semestinya proses pendistribusian ini momentumnya harus saat tahun ajaran baru dimulai, kalau tidak ya sudah lewat," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, Rabu (15/7/2026).
Diketahui, tahun ini Pemerintah Kota Malang membatasi penerima program hanya bagi keluarga kurang mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2, sehingga proses pendataan dan verifikasi masih berlangsung.
Selain menyoroti ketepatan waktu, Suryadi juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Ia mengakui anggaran program seragam gratis pada tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan saat pertama kali diluncurkan pada 2025.
Suryadi mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dinikmati peserta didik di sekolah negeri. Menurutnya, siswa dari sekolah swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bantuan.
Ditambahkannya, apabila kuota seragam gratis habis sementara masih terdapat masyarakat yang memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mencari solusi.
Menurutnya, dinas terkait semestinya telah menyiapkan kuota cadangan sebagai langkah antisipasi.
"Mudah-mudahan di tahun 2026 ini dengan sejumlah sektor potensial yang ada bisa dimaksimalkan sehingga pendapatan daerah meningkat. Karena postur anggaran Dinas Pendidikan itu yang terbesar di Pemkot Malang, mencapai Rp659 miliar, walaupun memang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai," katanya.
Tak hanya mendapat sorotan dari legislatif, kondisi belum terdistribusinya seragam gratis tersebut menuai keluhan dari sejumlah orangtua siswa baru.
Salah satunya Abdul Karim, wali murid di salah satu SD negeri di Kecamatan Blimbing. Ia menilai sosialisasi program dilakukan terlambat sehingga banyak masyarakat terlanjur membeli seragam secara mandiri.
"Seharusnya program itu disampaikan jauh hari. Kalau tahu ada peluang dapat seragam gratis, otomatis kami akan coba mengajukan. Kalau sekarang ya sudah beli. Seragam lengkap kemarin itu saya habis Rp600 ribuan. Bagi saya, itu sangat-sangat berat," ujar Karim, Selasa (14/7/2026).
Karim berharap program tersebut tetap dilanjutkan pada tahun mendatang dengan pelaksanaan yang lebih baik dari sisi ketepatan waktu maupun ketepatan sasaran. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)