Gubernur Khofifah: Kepemimpinan Perempuan Harus Hadirkan Kebijakan Inklusif dan Berkeadilan

JAKARTA (Lentera) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak semata diukur dari semakin banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis, melainkan dari kemampuan menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women's Leadership Forum Tahun 2026 bertema "Breaking Barriers, Building Impact" yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 

Pada forum tersebut, Khofifah memaparkan materi bertajuk "The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik" di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan, keberhasilan seorang pemimpin sejatinya diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

"Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender," ujarnya.

Ia menambahkan, proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus memberikan ruang yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan.

Khofifah juga mengajak seluruh peserta merefleksikan kembali komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi pada Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995. Menurutnya, meski telah berjalan tiga dekade, 12 area kritis dalam BPfA tetap relevan sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah.

Namun berdasarkan pengalaman implementasi berbagai program pembangunan di Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai persoalan tersebut pada dasarnya bermuara pada tiga isu fundamental, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

"Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini," tegasnya.

Khofifah menjelaskan, pembangunan yang responsif gender bukan sekadar memberikan ruang yang sama, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Selain menyoroti peran formal leader, ia juga menegaskan besarnya kontribusi informal leader dalam mempercepat pembangunan yang inklusif.

Melihat itu, Khofifah menegaskan, kekuatan organisasi perempuan tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, Khofifah juga mengusulkan agar Women's Leadership Forum tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi dikembangkan menjadi forum berkelanjutan yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah.

Ia bahkan mengusulkan penyelenggaraan forum berikutnya dilaksanakan di daerah agar para peserta dapat melihat secara langsung implementasi berbagai program pembangunan yang telah berhasil dijalankan.

"Kalau kita sepakat, ini bisa kita jadikan action plan. Jadi pertemuan ini bukan hanya pertemuan pikiran, tetapi mempertemukan bagaimana kerja-kerja efektif yang bisa kita lakukan bersama. Best practice di daerah sudah banyak yang bisa dilihat," tutur Khofifah.

Khofifah kemudian memaparkan berbagai capaian pembangunan gender di Jawa Timur yang menjadi bagian dari materi The Leadership Behind the Impact.

Gubernur Khofifah menjelaskan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur Tahun 2025 mencapai 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur mencapai 93,29, yang menunjukkan semakin kuatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.

Menurutnya, capaian tersebut lahir dari berbagai program pemberdayaan yang dirancang secara terukur dan berkelanjutan.

Salah satunya melalui Program Jatim Puspa yang memberikan penguatan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat  Program Keluarga Harapan (PKH). Sepanjang periode 2020–2025, program tersebut telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 723 desa dengan dukungan anggaran mencapai Rp87,778 miliar.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga mengembangkan GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek daring yang sebagian besar merupakan kepala keluarga atau single parent.

Selain perempuan, berbagai program perlindungan sosial di Jawa Timur juga menyasar kelompok rentan lainnya seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi.

"Kita bangun ekosistem yang bisa  memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan dan diunggulkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini," pungkasnya. (*)

Editor: Lutfiyu Handi