Dishub Jatim Kaji Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya, Survei Ormas Klaim 90,9% Warga Mendukung

MALANG (Lentera) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur masih mengkaji rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 2 di Malang Raya, mulai dari penentuan rute hingga lokasi halte. Di tengah proses tersebut, Dewan Kampung Nuswantara (DKN) merilis hasil survei yang mengklaim sebanyak 90,9 persen warga Malang Raya mendukung kehadiran layanan transportasi massal tersebut.

"Terkait dengan rencana jalur Koridor 2 Trans Jatim, kami mencoba memetakan terlebih dahulu halte atau bus stop di wilayah Kabupaten Malang. Ada beberapa titik yang dimungkinkan untuk mewakili masyarakat sebagai lokasi naik turun penumpang. Semuanya belum final dan masih dalam tahap penjajakan," ujar Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan (P3) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Wilayah Malang Dishub Provinsi Jatim, M Binsar Garchah Siregar, Selasa (28/7/2026).

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rilis survei dan deklarasi dukungan masyarakat terhadap Trans Jatim Koridor 2 yang digelar Dewan Kampung Nuswantara (DKN) bersama 10 organisasi kemasyarakatan (ormas) serta perwakilan pengemudi angkutan umum Malang Raya di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Menurut Binsar, setiap usulan titik pemberhentian harus melalui proses koordinasi dengan pemilik maupun pengelola lokasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Terkait rute, Dishub Jatim menyebut jalur yang melintasi wilayah Kabupaten Malang mulai mengerucut. Koridor tersebut diproyeksikan menghubungkan Terminal Hamid Rusdi menuju Bululawang, Gondanglegi hingga berakhir di Terminal Talangagung, Kepanjen.

Sementara itu, jalur yang melintasi Kota Malang masih dalam tahap pembahasan bersama operator angkutan kota. "Harapan masyarakat memang dari Terminal Arjosari sampai Kepanjen. Namun yang di wilayah kota masih belum final karena masih dalam tahap negosiasi atau kesepakatan dengan teman-teman operator angkutan kota yang sudah ada," jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran sebagian sopir angkot Kota Malang yang menilai kehadiran Trans Jatim Koridor 2 berpotensi mengurangi pendapatan mereka, Binsar menegaskan pemerintah justru menyiapkan skema integrasi agar angkot tetap memiliki peran dalam sistem transportasi baru.

Menurutnya, seluruh aspirasi dari para pengemudi akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Ia juga menjelaskan, angkutan kota yang selama ini beroperasi berpeluang dialihkan menjadi angkutan pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan permukiman menuju halte-halte utama Trans Jatim.

"Kemungkinan nanti teman-teman angkutan kota existing melalui Pemerintah Kota Malang akan dijadikan feeder. Jadi yang terdampak langsung justru akan diintegrasikan menjadi feeder," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Riset Independen yang diwakili George Da Silva menjelaskan survei dilakukan terhadap 750 responden pengguna angkutan umum di Malang Raya menggunakan teknik Purposive Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 3,57 persen.

Ketua Dewan Kampung Nuswantara, Ach Harun Al Rasid, mengatakan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung kehadiran layanan transportasi massal tersebut.

"Trans Jatim Koridor 2 bukan sekadar proyek transportasi, tetapi kebutuhan dasar masyarakat Malang Raya untuk memperoleh akses mobilitas yang manusiawi," katanya.

Hasil survei mencatat sebanyak 90,9 persen responden mendukung kehadiran Trans Jatim Koridor 2, terdiri atas 54,5 persen menyatakan setuju dan 36,4 persen sangat setuju.

Selain itu, seluruh responden mendukung konsep angkot sebagai feeder, dengan rincian 63,6 persen setuju dan 36,4 persen sangat setuju.

Sebanyak 90,9 persen responden juga mendukung integrasi rute feeder yang menjangkau kawasan permukiman dan pusat aktivitas seperti Sawojajar, Oro-Oro Dowo, Soekarno-Hatta, Sukun, Bumiayu hingga kawasan sekolah.

Menariknya, dari responden yang berprofesi sebagai sopir angkot maupun pengemudi ojek online, mayoritas atau 87,8 persen menilai kehadiran Trans Jatim tidak akan berdampak negatif terhadap pendapatan mereka.

Harun menyebut hasil tersebut menunjukkan kekhawatiran terjadinya konflik antara pengemudi angkot dengan pemerintah tidak sepenuhnya terbukti. (*)

Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi